Bisnis.com, JAKARTA—Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan kepastian hukum menjadi hal utama yang paling dibutuhkan oleh pengusaha. Kepastian hukum juga mendukung penciptaan iklim investasi yang positif dan mendorong peningkatan penanaman modal.
“Yang pasti adalah kepastian regulasi, terutama yang terkait dengan bahan baku. Kan bahan baku ini banyak impor karena ketersediaan di dalam negeri belum mencukupi. Sementara itu, regulasi impor ini kadang berubah-ubah,” ujarnya di Jakarta, Selasa (30/1/2018).
Kemudian, faktor lain adalah insentif untuk investor. Pemerintah perlu memberikan perhatian kepada penanam modal, khususnya di sektor pionir. “Contoh industri pionir adalah industri ekstraksi seperti pengolahan pala. Karena selama ini kita mengekspor pala mentah, lalu diimpor lagi untuk dijadikan bahan baku industri makanan dan minuman serta farmasi, padahal pala banyak di sini,” jelasnya.
Peningkatan investasi di sektor pionir dapat mengurai ketergantungan bahan baku impor dan mendorong produksi lokal. Untuk lebih mendorong pebisnis ke sektor pionir, pemerintah dapat mengkaji kembali kebijakan pemberian insentif tax holiday yang hanya menyasar pada investasi dengan nilai besar. Selama ini insentif tax holiday diberikan kepada investasi senilai minimal US$100 juta atau Rp1 triliun. “Sedangkan jika kita lihat rata-rata nilai investasi di BKPM itu Rp20 miliar rupiah. Pasti tidak banyak yang dapat memanfaatkan insentif tersebut,” ujar Adhi.
Pemerintah perlu untuk menurunkan batas minimal nilai investasi di sektor pionir yang mendapatkan insentif.
Sementara itu, terkait dengan investasi asing, dia menjelaskan bahwa minat investor luar negeri ke sektor makanan dan minuman masih tinggi. Hanya saja, sepanjang tahun lalu, investasi dari dalam negeri terlihat lebih mendominasi.
Secara umum, Indonesia memiliki daya saing yang tinggi di sektor industri makanan dan minuman di Asia Tenggara. Pesaing kuat di wilayah Asean adalah Thailand. Negara lain yang perlu diwaspadai adalah Vietnam. Para pengusaha makanan dan minuman di negara ini banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk kemudahan berusaha dan prosedur kerja sama lintas negara yang mudah, termasuk perluasan pasar ke wilayah Afrika.
