Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jelang Aturan Angkutan Online Diberlakukan, Kemenhub Duga Ada Provokator

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menuturkan hal ini terlihat masih adanya pihak-pihak tertentu yang tidak menerima PM. 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur angkutan sewa khusus sehingga angkutan online menjadi ilegal.
Dewi Aminatuz Zuhriyah
Dewi Aminatuz Zuhriyah - Bisnis.com 29 Januari 2018  |  09:32 WIB
Jelang Aturan Angkutan Online Diberlakukan, Kemenhub Duga Ada Provokator
Ilustrasi: Polisi mengusir sejumlah pengemudi ojek online yang mangkal sembarangan di bahu jalan. - TMCPoldaMetro

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian perhubungan menilai ada segelintir kelompok yang ingin membuat rusuh jelang diberlakukannya Permenhub 108/2017.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menuturkan hal ini terlihat masih adanya pihak-pihak tertentu yang tidak menerima PM. 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur angkutan sewa khusus sehingga angkutan online menjadi ilegal.

“Mereka tidak paham atau tidak mau paham, sebab aturan ini sudah jelas akan melindungi pengemudi atas kondisi saat ini," jelas Budi, Senin (29/1/2018).

Dalam hal ini, Budi menuturkan Peraturan Menteri sebelumnya yakni PM 26/2017 mulai diberlakukan, kondisi sudah kondusif. namun karena PM tersebut dicabut, keberadaan angkutan sewa khusus menjadi tidak jelas.

“Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM.26/2017 saat diberlakukan saat itu sudah menciptakan kondisi yang kondusif, namun karena PM tersebut dicabut, keberadaan angkutan sewa khusus menjadi tidak jelas dan sangat rawan menimbulkan kembali gesekan horizontal.”

Lebih lanjut Budi menjelaskan pihak Kemenhub sudah berulang kali menjelaskan dan melakukan sosialisasi isi PM 108/2017. “Bahkan karena Menteri Perhubungan sangat menaruh perhatian, beliau turun langsung bersama seluruh pejabat eselon I Kemenhub bertemu dengan semua stakholders di 11 kota di Indonesia,” tambahnya.

Dalam PM.108 juga ditetapkan ketentuan taruf batas atas dan bawah. Jika tidak ada tarif batas bawah tentunya secara signifikan akan mengurangi pendapatan sopir. “Dengan ditetapkan tarif batas atas dan bawah tentu untuk melindungi pendapatan para sopir. Jika tidak ada tarif batas bawah pasti pendapatan sopir akan berkurang.”

Selanjutnya, imbuh Budi, penetapan tarif angkutan sewa online dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi berbasis teknologi informasi informasi, ini pedomannya tarif batas bawah dan tarif batas atas.

Adapun diketahu, Asosiasi Driver Online dan Pengemudi Angkutan Sewa (PAS) menyatakan tidak mendukung dan tidak terlibat dalam unjuk rasa yang rencananya akan digelar pada Senin 29 Januari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Demo Taksi Online
Editor : Fajar Sidik

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top