Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan telah merancang dan memperhitungkan kota-kota yang membutuhkan bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun ini.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi mengatakan salah satunya adalah Gorontalo, untuk mengentaskan rumah tidak layak huni di daerah tersebut. Dia berharap Pemkot Gorontalo segera melakukan pendataan rumah tidak layak huni
Menurut Khalawi, program perumahan di daerah tidak akan berjalan dengan baik jika pemerintah daerah tidak fokus untuk melaksanakan program perumahan di daerah.
Lebih lanjut, Khalawi menegaskan, berdasarkan arahan Menteri PUPR ke depan penyaluran BSPS akan dilaksanakan secara terfokus sehingga daerah yang terbantu benar-benar tuntas dari rumah tidak layak huni. Jika memang Pemda benar-benar fokus pada pengentasan rumah tidak layak huni, tidak tertutup kemungkinan Presiden bisa datang ke daerah tersebut dan mencanangkan bahwa daerah tersebut terbebas dari rumah tidak layak huni.
“Melalui Program BSPS atau bedah rumah ini, Kementerian PUPR juga ikut melaksanakan Program Padat Karya Tunai. Jadi tenaga kerja lokal yang terlibat dalam pembangunan rumah tidak layak huni bisa mendapatkan penghasilan secara langsung,”katanya dikutip Jumat (26/1).
Tahun ini di Gorontalo, pemerinntah berniat menuntaskan tiga kecamatan di Kota Gorontalo dari RTLH. Ketiga kecamatan itu antara lain Kecamatan Kota Timur, Kota Tengah dan Dungingi.
Baca Juga
Tak hanya Gorontalo, tercatat hingga akhir tahun lalu, 129 rumah di Kota Yogyakarta telah menerima bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dari Kementerian PUPR. Bantuan perumahan senilai Rp1,52 miliar dari pemerintah tersebut disalurkan di 10 desa dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat di kota gudeg tersebut.
