Bisnis.com, PURWOREJO- Penerapan kartu tani terbukti berhasil memberantas mafia pupuk bersubsidi. Sejak kartu tani diaplikasikan di Jawa Tengah, tidak pernah terdengar ada kasus penyelundupan pupuk seperti tahun-tahun sebelumnya.
Untuk membuktikannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek secara berkala adanya praktik penyelundupan pupuk bersubsidi tersebut. Baik melalui dinas pertanian, penyuluh pertanian, maupun bertanya sendiri kepada para petani.
Hal yang sama dilakukan Ganjar saat berkunjung ke Purworejo, Kamis (25/1/2018). Ganjar berkesempatan dialog dengan warga dalam acara Ngopi Bareng di Desa Jono Kecamatan Bayat, Purworejo.
Kades Lubang Lor, Kecamatan Butuh, Subhan menyampaikan bahwa pendataan kartu tani sudah berlangsung secara masif. Di wilayahnya kini tinggal 12 orang yang belum masuk pendataan.
"Kalau pendataan tinggal 12 orang yang belum pak, jadi mungkin bulan ini selesai. Tapi ya itu pak, masih ada keluhan tentang data pupuk di dalamnya, semoga bisa segera ada solusi," ujarnya.
Ganjar meminta pada petani yang tidak bisa atau kesulitan membeli pupuk untuk maju. Hingga Ganjar bertanya lima kali, tidak ada satupun yang maju ke depan. Ia pun mempertegas pertanyaannya, ”coba sekarang saya tanya sekali lagi, di sini juga pasti ada petani, ada penyuluh pertanian, ada kepala desa juga. Sampai saat ini ada tidak petani yang susah mendapatkan pupuk?," tanya Ganjar lagi.
Baca Juga
Serempak, para tamu yang hadir itu mengatakan tidak ada. "Sekarang mana petani yang kesulitan dapat pupuk, tak telepon sekarang atau kasih nomer teleponnya pada saya. Nanti biar segera diselesaikan persoalannya," jelasnya.
Dia kemudian menanyakan kembali apakah sejak kartu tani diluncurkan masih ada kasus penyelundupan pupuk. Para petani menyatakan tidak ada. "Tidak ada kan? Karena dengan kartu tani itu, distribusi pupuk lebih tertata dan bisa dicek secara online. Dan petani yang pegang kartu tani sudah tahu, berapa jatah pupuknya dan harus menebus di mana," terangnya.
Ganjar mengatakan keberadaan kartu tani ini adalah salah satu modernisasi pertanian. Sebab di dalam kartu tani terdapat data luas lahan, jumlah pupuk dan juga komoditas pertanian yang ditanam.
"Jadi pemerintah juga bisa melihat komoditas yang ditanam apa. Itu bisa untuk mengetahui kalau harga naik, sebentar lagi ada yang panen atau tidak. Ini kan mempermudah," katanya
Dikatakan, ide kartu tani didasari oleh dua hal. Yakni maraknya penyelundupan pupuk bersubsidi yang mengakibatkan kelangkaan pupuk di suatu wilayah. Selain itu data petani yang amburadul sehingga program bantuan pertanian sering tidak tepat sasaran.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) jumlah petani di Jateng (per Desember 2017) sebanyak 2.576.676 orang dan luas lahan pertanian 1.386.062 hektare.
Sampai saat ini kartu tani yang telah tercetak sebanyak 2.228.839 lembar. Dari jumlah tersebut telah dibagikan kepada petani sebanyak 2.147.454 lembar. Artinya sudah 96% terdistribusi.
Meski demikian, diakuinya beberapa kekurangan dalam penerapan kartu tani masih ada. Sebab sebuah sistem baru tidak mungkin bisa langsung terlaksana sempurna 100%. Selain penyempurnaan sistem yang terus dilakukan, keberhasilan kartu tani juga membutuhkan dukungan dari petani untuk mengubah paradigma dari pertanian tradisional ke pertanian modern.
Beberapa waktu lalu ada laporan petani tidak bisa menebus pupuk di pengecer. Setelah di cek, ternyata petani tersebut keliru lokasi alias tidak membeli pupuk di kios pengecer yang sudah ditentukan.
"Harusnya nebus di pengecer A, tapi malah ambil di pengecer B. Itu namanya salah kamar. Sempat juga ada laporan masalah distribusi terlambat, ternyata setelah dicek dari pabriknya," tambahnya.
Pemprov Jateng sebagai insiator kartu tani saat ini berbangga karena program ini telah diadopsi pemerintah pusat. Penyempurnaan terus dilakukan untuk semakin memudahkan petani. Misalnya petani sekarang tak perlu punya saldo minimal di bank dan bisa membayar dengan tunai. Biaya administrasi bank juga telah dihapus sehingga tidak memberatkan pemilik kartu tani.
