Bisnis.com, JAKARTA—Pengusaha makanan dan minuman meminta pemerintah lebih serius dalam mengolah data kebutuhan bahan baku yang berasal dari impor sehingga tidak mematikan industri.
Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Minuman (Gapmmi) Lena Prawira mengatakan dunia usaha telah mencatat dengan baik kebutuhan bahan baku untuk bisnisnya. Catatan kebutuhan ini karena keharusan memaksimalkan kapasitas produksi maupun estimasi bertumbuhan seiring rencana pengembangan.
"Andai pun ada fluktuasi dipengaruhi oleh keadaan pasar, masih bisa diestimasi," kata Lena, Minggu (21/1/2018).
Untuk itu, dia meminta pemerintah melakukan pendataan komprehensif sehingga tidak lagi terjadi kisruh pasokan bahan baku yang ujungnya menekan industri.
"Diperlukan suatu pendataan yang komprehensif melibatkan pihak supplier, user, dan regulator," katanya.
Dia mengatakan, pemerintah harus dapat membedakan impor bahan baku untuk kebutuhan industri maupun kebutuhan rumah tangga. Dengan data yang cermat ini maka fluktuasi dan keresahan di kalangan pengusaha makanan dan minuman dapat dihindari.
Semenjak awal 2018, pengusaha makanan dan minuman mengalami berbagai kendala terkait impor bahan baku dan bahan penolong. Masalah yang mengemuka di antaranya melonjaknya harga ayam akibat pengusaha kesulitan mengimpor indukan, kebijakan gula rafinasi yang digunakan sebagai pemanis bagi olahan industri makanan dan minuman, hambatan pemenuhan kebutuhan bahan baku pasta ikan hingga hambatan impor bahan baku garam.
