Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Terus Kaji Pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah meminta Jepang untuk kembali melakukan feasibility study (FS) guna menekan kebutuhan pembiayaan yang ditaksir mencapai Rp70 triliun.
Kereta cepat China/Reuters-Jason Lee
Kereta cepat China/Reuters-Jason Lee

Bisnis.com, BOGOR--Pemerintah meminta Jepang untuk kembali melakukan feasibility study (FS) guna menekan kebutuhan pembiayaan yang ditaksir mencapai Rp70 triliun.

Adapun, pemerintah menargetkan FS kereta cepat Jakarta-Surabaya rampung pada Maret 2018 sehingga diharapkan pembangunan proyek ini bisa dimulai pada tahun mendatang.

"Kami ingin studi lebih detail karena ada kecenderungan menunjuk negara tertentu itu kurang efisien," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Istana Bogor, Jumat (19/1).

Nantinya, kereta cepat Jakarta-Surabaya ini hanya memakan waktu 5,5 jam atau diusahakan tidak akan melebihi 6 jam.

Soal teknologi, dia membuka kemungkinan untuk menggunakan perpaduan teknologi dari Indonesia dan Jepang supaya lebih murah.

"Penggunaan teknologi, biaya apa yang bisa ditekan. Katakan Jepang ingin menggunakan elevated semuanya, tetapi Indonesia memiliki teknologi fly over yang lebih murah," ujarnya.

Masuknya teknologi dan komponen dalam negeri dalam proyek ini memiliki sejumlah keuntungan antara lain menyerap tenaga kerja lokal yang besar dan memangkas biaya pembangunan proyek.

Proyek tersebut akan menggunakan rel baru yang berukuran 1.067 milimeter atau lebar sepur sempit (narrow gauge) dan dibangun di sebelah sisi jalur existing.

Dengan bentuk revitalisasi tersebut, lanjutnya, akan ada kombinasi penggunaan jalur antara yang lama atau existing dengan yang baru selain biaya yang terjangkau.

"Mayoritas rel di Indonesia menggunakan narrow gauge sehingga lebih mudah mengkoneksikannya dengan rel yang sudah ada," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Budi juga memastikan bahwa proyek ini hanya akan dikelola bersama antara Indonesia dan Jepang.

Penunjukan Jepang diakuinya merupakan keputusan politik antar kepala negara." Praktis, proyek ini hanya ditenderkan untuk pengusaha-pengusaha Jepang," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper