Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah Provinai Papua mendapatkan 10% dari 51% saham pemerintah atas kepemilikan PT Freeport Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai langkah strategis dan signifikan.
"Ini merupakan langkah strategis, merupakan suatu kemajuan signifikan dalam rangka pengambilan saham divestasi setelah dicapainya pokok kesepakatan antara pemerintah dan Freeport pada tanggal 27 Agustus," kata Sri Mulyani saat menggelar konferensi pers hari ini, Jumat (12/1/2018).
Sri Mulyani mengatakan porsi itu termasuk mengakomodir hak masyarakat dari gak wilayah dan masyarakat dampak permanen dari Freeport.
Pengambilan ini akan dilakukan melalui korporasi sehingga tidak membebani APBN dan APBD.
"Keseluruhan saham 51 persen nanti akan menjadi pihak Indonesia adalah sesuai komitmen presiden yang harus dilakukan secara transparan dan bersih dari konflik kepentingan. Ini akan menimbulkan confidence di dalam negeri maupun global," katanya.
Dia meminta kepada Inalum sebagai holding company BUMN tambang untuk mendapatkan 51%saham Freeport untuk terus bekerja proses divestasi ini hingga diselesaikan nya paket perjanjian ini.
Pemerintah berharap kepemilikan 51% dapat meningkatkan kinerja PT Freeport Indonesia yang pada akhirnya akan memberi manfaat kepada masyarakat di Papua maupun seluruh Indonesia. Selan itu, juga meningkatkan penerimaan negara danenopang hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.
