Bisnis.com, JAKARTA -- Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta diklaim meningkat pesat Sepanjang 2017 melalui kemudahan jumlah perizinan yang meningkat.
Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi mengatakan fokus layanan dilakukan dari jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan, serta pengoptimalan fasilitas- fasilitas layanan yang berdampak langsung dengan tingkat kepuasan masyarakat.
Edy menjabarkan perizinan yang dikeluarkan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2017 sampai dengan bulan November sebanyak 4.982.626 izin/ non izin.
"Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2015 lalu yakni sebanyak 4.138.021 izin/ non izin dan tahun 2016 sebanyak 4.564.309 izin/ non izin," katanya dikutip Rabu (3/1).
Sementara itu, Perizinan elektronik yang sudah dapat diakses oleh masyarakat sebanyak 98 jenis perizinan/ non perizinan dengan jumlah total perizinan/ non perizinan yang diterbitkan secara online pada 2017 hingga November sejumlah 1.221.698 izin/ non izin meningkat 496,07% dibanding periode yang sama tahun 2016 yang berjumlah 204.960 izin/ non izin.
Dia menambahkan jumlah yang menggunakan layanan Tanya PTSP 1500164 tahun 2017 sampai dengan bulan November sebanyak 200.428 pemohon, meningkat 64,96% dari periode yang sama tahun 2016 berjumlah 121.503 pemohon.
Sementara itu, jumlah pengguna layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) tahun 2017 sampai dengan bulan November sebanyak 161.570 pemohon, meningkat 115,42% dari periode yang sama di tahun 2016 yang berjumlah 75.003 pemohon.
Selanjutnya jika dilihat dari penerimaan berdasarkan data BKPM RI, realisasi investasi di Jakarta tahun 2017 sampai dengan bulan September menembus 74,8 triliun atau meningkat 76% dari periode yang sama di tahun 2016 sebesar Rp42,5 triliun.
Pemprov DKI ke depannya mengupayakan sebagai upaya meningkatkan daya saing global dan dalam rangka perluasan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dengan pengintegrasian layanan dalam satu tempat.
Hal tersebut sejalan dengan Laporan Bank Dunia (World Bank) tentang Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) tahun 2018, Indonesia berada pada posisi 72, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir naik 34 peringkat. Dimana Jakarta memiliki peranan penting dalam survey EODB, yaitu kota yang mewakili Indonesia, untuk dijadikan lokasi perhitungan dengan bobot 78 persen.
Sementara itu, berdasarkan laporan hasil indeks persepsi inovasi pelayanan publik tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Inovasi Pelayanan Publik, Kedeputian Inovasi Administrasi Negara Lembaga
Administrasi Negara, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memperoleh Nilai Indeks Persepsi Inovasi Pelayanan Publik sebesar 82,90, dengan kualifikasi tingkat inovasi pelayanan publik A.
Penilaian tersebut didapatkan berdasarkan aspek output dan outcomes dari pelaksanaan inovasi pelayanan publik. Aspek output mencakup dimensi kebaruan dan produktif. Sedangkan aspek outcomes mencakup dimensi dampak dan keberlanjutan dari inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan.
Baru- baru ini Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menganugerahkan Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) kepada Pemprov DKI Jakarta dengan skor 85,43. Nilai tersebut diperoleh setelah tim survei mengambil sampel sebanyak 1.790 produk layanan, yang mendistribusikan proses pelayanan administratif perizinan dan non perizinan secara merata dari level paling atas hingga kelurahan.
