Bisnis.com, SURABAYA -- Kalangan pelaku usaha swasta menilai program tol laut yang diusung Presiden Joko Widodo sejak 2015 tidak terindikasi dimonopoli oleh segelintir pihak.
Pasalnya, pengguna kapal program tol laut masih terus mengalami transisi sesuai drngan perkembangan lapangan dan kebijakan pemerintah.
Salah satu pelaku usaha perusahaan ekspedisi yang memanfaatkan program tol laut, Benny Aryo mengungkapkan belakangan santer terdengar dugaan fasilitas kapal tol laut dimonopoli segelintir pihak karena ramainya pemain baru yang ingin terlibat, namun bersinggungan dengan pemain lama yang sudah memahami kerja tol laut.
"Sebenarnya tidak ada yang melakukan monopoli atau yang 100% menguasai. Memang ada 1-2 perusahaan yang mendominasi, itu karena mereka pemain-pemain pertama yang sudah terlibat sejak tol laut baru dirintis oleh pemerintah," ujar Benny di Surabaya, Senin (20/11).
Benny menjelaskan para pemain lama yang sudah berkecimpung menggunakan slot kapal tol laut telah memahami proses rekomendasi dan administrasi.
Di sisi lain, banyak pemain baru berdatangan mencari slot kapal tol laut, namun kesulitan karena selama ini sudah ada yang mengisi slot tersebut.
Baca Juga
Menurutnya, saat ini banyak pelaku usaha baru masuk yang ingin mencicipi kemudahan menggunakan fasilitas tol laut. Pasalnya, sedang terjadi lonjakan harga yang dipatok oleh perusahaan ekspedisi swasta yang mencapai 70%.
Lonjakan harga umum terjadi saat menjelang perayaan hari besar seperti Natal dan Tahun Baru.
Corporate Secretary PT Pelni (Persero) Didik Dwi Prasetio mengungkapkan perusahaan berusaha adil dalam hal pembagian jatah 60%-40% tersebut.
Untuk itu, pelaku swasta diharapkan dapat memanfaatkan dengan optimal slot yang aturannya sudah dituangkan dalam regulasi pemerintah.
"Tol laut ini merupakan program pemerintah yang trayek dan tarifnya sudah diatur oleh pemerintah. Namun, saya lihat selama ini slot 40% untuk swasta juga digunakan untuk mengangkut sembako, bukan mengangkut barang-barang yang sifatnya komerial. Kami berupaya adil, tidak ada monopoli, yang ada mengutamakan untuk barang-barang sembako yang disalurkan BUMN," terang Didik.
