4 Kabupaten di Jateng Terima Pengganti Cantrang

Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menyalurkan bantuan 287 alat penangkap ikan pengganti cantrang kepada nelayan Kabupaten/Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Brebes, Jawa Tengah.
Sri Mas Sari | 15 November 2017 19:10 WIB
Nelayan tradisional membenahi alat tangkap cantrang atau pukat tarik selepas menangkap ikan. - Antara/Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menyalurkan bantuan 287 alat penangkap ikan pengganti cantrang kepada nelayan Kabupaten/Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Brebes, Jawa Tengah.

Sebanyak 26 paket alat tangkap dibagikan untuk nelayan Pekalongan, 61 paket untuk nelayan Batang, dan 200 paket untuk nelayan Kabupaten Brebes di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan.

Dirjen Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk mempermudah nelayan kecil menangkap ikan.

Namun, mengingat ketersedian sumber daya ikan perlu dijaga pascapemberantasan illegal fishing, maka penggunaan alat tangkap yang merusak dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan harus dilarang.

“Percuma jadi nelayan kalau ikannya tidak ada. Tugas kita menjaga laut kita tetap kaya, supaya panjenengan bisa tetap ke laut, kita semua bisa makan ikan,” tutur Sjarief dalam siaran pers, Rabu (15/11/2017).

Meskipun demikian, kesejahteraan nelayan tetap diperhatikan. Untuk membantu nelayan kecil memperoleh akses permodalan dan memotong jalur tengkulak, pemerintah telah menyiapkan program akses permodalan bagi nelayan-nelayan yang membutuhkan dana untuk melaut.

Sjarief menyarankan, nelayan yang ingin mendapatkan bantuan pinjaman modal dari pemerintah sebaiknya membentuk koperasi dengan minimal 20 orang anggota untuk membentuk unit simpan pinjam.

“Modal kami akan dialirkan ke koperasi. Nanti koperasi memberi pinjaman. Sekali pergi [melaut] misalkan Rp1 juta pinjam, dapat ikan, kembalikan [ke koperasi]. Modelnya simpan pinjam, modalnya dari kami,” jelasnya.

Selain itu, guna mendukung kesejahteraan nelayan pemerintah juga menggulirkan program Sertifikat Hak Atas Tanah (Sehat) Nelayan. Nelayan yang membutuhkan modal untuk membuat kapal yang lebih besar dapat menggunakan sertifikat tersebut sebagai agunan.

“Yang punya tanah, punya rumah, dilaporkan ke Pak Kadis [Kepala Dinas Perikanan] agar diurus sertifikatnya, sehingga nanti Bapak, Ibu, punya modal agunan pada saat membuat kapal yang lebih besar. Kami bantu urus ke BPN [Badan Pertanahan Nasional],” kata Sjarief.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan pihaknya akan memperbaiki tempat pendaratan ikan (TPI) Jambean, Kabupaten Pekalongan yang dalam kondisi rusak berat. Sebelumnya, para nelayan mengeluhkan kondisi TPI yang tidak lagi dapat dipakai untuk menyandarkan perahu, juga sarana dan kios-kios di sekitar TPI yang hancur akibat terkena rob. Dari 538 TPI di seluruh Indonesia, pemerintah menargetkan akan merenovasi 60 TPI setiap tahun.

“Memang prinsipnya mengalami persoalan yang sudah dialami bertahun-tahun, yaitu rob. Pantai Utara Jawa itu [seperti] Semarang, Kendal, Pekalongan, Batang, itu ada masalah rob. Kita sekarang sudah bikin semacam tanggul laut, penanaman mangrove untuk menghindari abrasi, rob dan sebagainya.”

Sebelumnya, KKP juga telah menyerahkan 123 paket bantuan pada 25 nelayan Kabupaten Pekalongan, 30 paket nelayan Kabupaten Batang, dan 68 paket nelayan Brebes, serta 1 unit kapal berbobot 5 gross ton dan 5 unit kapal berbobot 10 GT pada nelayan Kota Pekalongan, 3 unit kapal berukuran 5 GT pada nelayan Kabupaten Pekalongan.

Tag : kkp, Cantrang
Editor : Pamuji Tri Nastiti

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top