Bisnis.com, JAKARTA - Kolaborasi para pihak dan koordinasi efektif pemerintah pusat-daerah jadi kunci keberhasilan restorasi gambut, demikian dikemukakan Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead.
"Menjelang 2 tahun Badan Restorasi Gambut, kerja kolabarasi banyak dilakukan dengan kelompok masyarakat," kata dia saat membuka diskusi panel hari ke-4 Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-23 di Bonn, Jerman, seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Saat memimpin salah satu sesi diskusi, Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wahjudi Wardojo menyatakan kolaborasi semua pihak untuk merestorasi hutan, lahan, gambut dan mangrove adalah sebuah keniscayaan. Sebab isu restorasi bukan sekadar biodiversitas, tapi juga sosial dan ekonomi.
Keterlibatan masyarakat dalam merestorasi gambut dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Bungur, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.
Beberapa langkah yang dilakukan di antaranya membuat aturan bersama untuk tidak membuka lahan lebih dari 1 hektare dan tidak boleh di lahan dengan kedalaman gambut lebih dari 3 meter.
Masyarakat Sungai Bungur juga mengedepankan jenis tanaman lokal untuk bercocok tanam seperti pisang, nanas, kedelai, dan komoditas hortikultura lainnya. Selain itu, masyarakat juga menanam dan mempertahankan tanaman pandan yang sangat efektif sebagai sekat bakar.
Baca Juga
Kepala Desa Sungai Bungur, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi Tamin, menuturkan masyarakat siap mengambil peran dalam restorasi gambut dengan mengedepankan kearifan lokal.
Dia menyampaikan beberapa titik di desanya ikut terbakar saat terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan besar di tahun 2015. “Kami tidak ingin itu terulang.”
Dengan pengelolaan yang sudah terbukti bebas api, dia berharap pemerintah dapat memberi masyarakat lebih banyak kepercayaan untuk pengelolaan lahan gambut.
Keterlibatan serupa juga tampak di Desa Gohong, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kepala Desa Gohong Yanto L. Adam menjelaskan desanya merupakan langganan kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 1997. “Yang paling parah terjadi pada 2015.”
Akibat kejadian itu, menurut dia, sekitar 300 hektare lahan pertanian masyarakat hangus terbakar. Bencana itu juga berdampak buruk pada kesehatan masyarakat di Gohong dan desa-desa sekitarnya.
Pada 2016, masyarakat Desa Gohong memulai inisiatif baru untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut.
Langkah yang dilakukan termasuk bekerja sama dengan pemerintah dan swasta untuk memulai restorasi gambut. Desa Gohong juga memberlakukan larangan pembakaran lahan gambut untuk pembukaan lahan pertanian. “Kami juga membentuk masyarakat peduli api,” ujar Yanto.
Untuk merestorasi gambut, masyarakat Desa Gohong telah membangun 11 sekat kanal. Sebanyak 73 sekat kanal lainnya akan dibangun tahun ini.
Warga Gohong juga terlibat dalam pembangunan sumur bor yang akan menjadi sumber air dalam pengendalian kebakaran lahan gambut. Tercatat telah ada 125 sumur bor yang telah dibuat dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah. Sebanyak 280 sumur bor lainnya akan dibangun tahun ini.
Untuk memperkuat pengelolaan hutan, Desa Gohong telah memperoleh izin pengelolaan Hutan Desa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 3.155 hektare.
Yanto menuturkan sebagai sumber penghidupan masyarakat memanfaatkan rotan dan mengembangkan berbagai olahan bernilai tinggi. Produk pertanian seperti buah naga juga menjadi andalan.
