Bisnis.com,JAKARTA — Direktur Utama FSTJ Arief Prasetyo mengungkapkan OP beras medium melalui satu pintu diterapkan untuk menghindari kebocoran beras.
Pihak perseroan bertanggung jawab melakukan verifikasi pihak-pihak yang mendapatkan jatah pasokan tersebut.
“Memang pemerintah daerah [DKI Jakarta] dan Bulog menunjuk siapa untuk melakukan koordinasi operasi pasar. Data semua diverifikasi lewat FSTJ dan kita tidak mau ada kebocoran dalam OP,” paparnya kepada Bisnis, Minggu (5/10/2017).
Dia membenarkan terdapat selisih harga yang diambil oleh perseroan dan telah dijelaskan dalam perjanjian dengan pedagang.
Biaya tersebut digunakan untuk operasional seperti bongkar muat dan pengangkutan beras.
Dalam pengajuan beras OP, imbuhnya, pedagang pasar harus mampu menunjukkan kepada FSTJ kemana saja pasokan akan didistribusikan.
Baca Juga
Selain itu, seluruh proses penyebaran dikawal sepenuhnya oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
“Bulog bilang Jakarta satu pintu supaya mudah dikontrol. Kalau dilepas bisa enggak karu-karuan,” ujarnya.
Seperti diketahui, FSTJ mengajukan OP cadang beras pemerintah (CBP) dengan plafon sebanyak 75.000 ton hingga Maret 2018. Langkah tersebut ditembuh untuk mendistorsi harga beras medium yang terus naik akibat pasokannya berkurang di pasaran.
Turunnya jumlah beras medium disebabkan pasokan yang masuk didominasi oleh beras premium. Akibatnya, harga merangkak naik dan sulit untuk mengikuti ketentuan harga eceran tertinggi (HET) Rp9.800 per kilogram (kg).
Pemerintah akhirnya mengintervensi dengan melepas beras medium ke wilayah Jabodetabek dengan harga Rp8.100 per kg pada Oktober 2017.
