Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Dorong NTT Jadi Provinsi Garam

Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan mendorong agar NTT menjadi salah satu provinsi produsen garam.
Petani memanen garam/Antara-Dedhez Anggara
Petani memanen garam/Antara-Dedhez Anggara

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan mendorong agar Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi produsen garam. NTT diharapkan bisa mewujudkan terjadinya swasembada garam pada 2020.

Menurutnya, luas lahan garam di NTT hampir mencapai 20.000 hektare atau setara dengan produksi 1,3 juta ton garam. Jika dihargai Rp600 saja per kilogramnya, akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Kalau dikalikan Rp600 saja, NTT itu bisa begitu kaya," ujarnya dalam keterangan resmi pada Selasa (31/10/2017).

Luhut menambahkan selain garam, pariwisata NTT harus terus dijaga.  "Pariwisata NTT juga bagus sekali. Jangan dibikin kotor, jangan buang sampah di laut. Karena laut adalah tempat kita hidup," imbuhnya.


Senada dengan Menko Maritim,  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan garam menjadi produk unggulan NTT. Dia  mendorong NTT untuk menjadi produsen garam terbesar di Indonesia.
 
"Indonesia tanpa terkecuali NTT sebetulnya daerah yang begitu diberkati Tuhan yang Maha Kuasa," ujarnya.
 
Eko menuturkan selama 3  tahun terakhir pemerintah sangat fokus pada pembangunan daerah tertinggal khususnya wilayah timur, begitu juga dengan NTT. Hal tersebut juga tidak terlepas dari bantuan dari mitra kerja pemerintah yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
 
"Jalan-jalan sudah jauh lebih bagus. Di  NTT ini daerah yang tanahnya bagus cuma airnya kurang. Untuk itu pemerintah buatkan tujuh bendungan besar," ujarnya.
 
Eko menambahkan Presiden Joko Widodo dalam 3 tahun terakhir menurunkan dana Rp127 triliun dana desa. Mulai dari Rp20,7 triliun tahun 2015, dinaikkan menjadi Rp46,9 triliun tahun 2016, dan kembali dinaikkan menjadi Rp60 triliun tahun ini.

"Dana desa tersebut tidak akan ada gunanya kalau tidak ada keterlibatan masyarakat. Tidak adanya pengawasan akan rentan diselewengkan. Saya mohon bantuan gereja untuk melakukan sosialisasi dan membantu masyarakat desa dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Thomas Mola

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper