Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai selama 3 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sektor logistik masih memerlukan banyak pembenahan.
Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan para pelaku logistik nasional masih disibukkan dengan egosektoral. Sementara itu, negara- negara lain tengah bekerja cepat untuk membangun daya saingnya.
Seharusnya, kata Yukki, para pelaku logistik memikirkan upaya untuk mendorong biaya logistik dari 23,7% pada 2017 ini menjadi 19% pada 2019.
“Kalau kita bergerak dengan infrastruktur biaya logistik bisa menjadi 21% pada tahun 2019. Tapi, kalau dengan bekerja bisa mencapai 19%," ungkapnya melalui siaran pers pada Selasa (24/10/2017).
Selain itu, reformasi di bidang logistik menurutnya masih harus dilanjutkan antara lain harmonisasi regulasi, pembangunan infrastruktur, tekologi informasi kebijakan fiskal dan moneter, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
ALFI juga siap mendukung digitalisasi dalam perkembangan infrastruktur logistik dalam negeri yang meliputi pelabuhan laut, kereta api, jalan tol termasuk jalan menuju dan keluar pelabuhan.
Dia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang mengeluarkan sejumlah paket deregulasi yang berkaitan di bidang logistik. Dari 16 paket deregulasi yang dikeluarkan terdapat lima regulasi soal logistik.
"Kami sangat mengapresiasi hal tersebut, namun itu semua belum cukup menyelesaikan permasalahan sesungguhnya di lapangan,” ucap Yukki.
Pengamat kemaritiman dari ITS Surabaya Raja Oloan Saut Gurning mengatakan pembangunan sektor maritim dikategorikan baik selama 3 tahun ini, tetapi ada satu hal krusial yang perlu dilakukan di sisa periode Jokowi yaitu penyediaan infrastruktur kapal, pelabuhan, dan utamanya galangan kapal nasional dalam mendukung semakin bertumbuhnya trafik angkutan laut wilayah Indonesia Timur atau kawasan terbelakang, terisolasi, dan terluar.
Dia menambahkan supaya hal positif yang telah diinisiasi atau dicapai sebelumnya dapat berjalan secara berkelanjutan, dana alokasi pemerintah yang terbatas lewat APBN dapat difokuskan pada orientasi penyediaan infrastruktur dasar untuk pelabuhan dan galangan, atau biaya operasi dan perawatan untuk pengadaan kapal.
“Selebihnya dapat diserahkan kepada mekanisme kerja sama dengan pihak swasta untuk biaya penyediaan suprastruktur dan infrastruktur untuk pelabuhan dan galangan," tuturnya.
