Bisnis.com, JAKARTA - Masifnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah rupanya belum memuaskan pelaku usaha sektor logistik.
Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai, selama 3 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kebijakan yang diambil dari sisi angkutan barang belum menyentuh akar masalah.
Wakil Ketua Aptrindo Kyatmaja Lookman mengatakan, pemerintah masih terlalu fokus pada infrastruktur dan tol laut. Padahal masalah utamanya bukan di situ.
"Pemerintah mengklaim biaya di pelabuhan turun, tapi kalau sampai [dibawa] naik gunung pakai pesawat ujung-ujungnya biayanya mahal lagi, " katanya kepada Bisnis, Jumat (20/10).
Menurutnya, sumber masalahnya adalah rantai pasok. Pemerintah perlu memetakan titik supply barang dari awal bahan mentah hingga ke tempat barang tersebut dikonsumsi.
Setelah itu barang dikirim dengan menggunakan metode paling efektif dan murah. Selain itu, sistem transportasinya juga mesti dibangun.
Dia juga menilai masih ada ego sektoral antar lembaga yang berwenang mengenai sektor logistik. Masing-masing membuat sarana prasarana sendiri sehingga tidak berefek maksimal.
Contohnya, kata Kyatmaja, program kapal ternak dari Nusa Tenggara Timur ke Jakarta. Saat membawa ternak kapal penuh tapi saat kembali kosong. Begitu pula yang dialami oleh program tol laut.
"Ironis kapal-kapal ini dari barat banyak muatan tapi dari timur kosong. enggak ada sinergi. Antar komoditas perlu dicari sinerginya agar barang bolak balik isi," pungkasnya.
