Bisnis.com, DEPOK—Pemerintah bersama dengan BUMN Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas), PT Bank Tabungan Negara Tbk, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) hari ini meresmikan pembangunan rumah susun dengan konsep transit oriented development (TOD) di Stasiun Pondok Cina.
Direktur Utama Perumnas Bambang Triwibowo mengungkapkan proyek TOD Depok ini merupakan Proyek TOD kedua setelah TOD Tanjung Barat. Pihaknya melihat animo luar biasa pada TOD Tanjung Barat, sehingga juga mempercepat terealisasikannya TOD Pondok Cina.
“Karena itu, keberadaan rusun TOD diyakini akan mendekatkan jarak pengguna kereta api, menciptakan efisiensi biaya, waktu, dan tenaga, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup di perkotaan,”katanya dalam groundbreaking TOD Senin (2/10)
Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, perwakilan Kementerian Perhubungan, perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan perwakilan Pemerintah Kota Depok menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan kawasan itu.
Perumnas menginvestasikan Rp1,45 triliun untuk membnagun proyek TOD yang terdiri atas empat menara setinggi 44 lantai di lahan seluas 27.706 meter persegi. Hunian di stasiun Pondok Cina itu akan mencakup 3.693 unit hunian.
Harga setiap hunian di kawasan itu dipatok Rp7 juta per meter persegi untuk MBR. Hunian yang tersedia berukuran 32 meter persegi dan 40 meter persegi. Dengan demikian, harga jual per unit hunian vertikal itu sekitar Rp220 juta hingga Rp280 jutaan. Sedangkan untuk hunian non subsidi maka dipatok Rp17 juta per meter persegi.
Baca Juga
Menteri BUMN Rini Soemarno telah mengarahkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah mendapat porsi sekitar 30% dari total hunian yang ada.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berterimakasih kepada Menteri BUMN Rini Soemarno yang memberikan instruksi kepada Perumnas untuk selalu mengalokasikan hunian untuk rakyat.
"Ini saya kira tidak hanya regulasi, tapi niat kita sebagai pemerintah Kabinet Kerja ingin memberikan prioritas hunian kepada rakyat. Apa gunanya 1 juta rumah untuk rakyat? Itu semata program Kabinet Kerja dalam rangka memenuhi hunian untuk rakyat," terangnya.
