Bisnis.com, JAKARTA -Posisi Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan diharapkan diisi sosok yang memiliki kompetensi dan berpengalaman.
Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Capt. Hasudungan Tambunan M.Mar berharap posisi itu dapat diisi oleh profil yang benar-benar memahami dan berpengalaman di bidang perhubungan laut.
"Siapapun dia harus yang berpengalaman dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perhubungan Laut, serta harus punya dedikasi yang tinggi," katanya dalam siaran persnya.
Hasudungan juga berharap agar anggaran untuk perkapalan dan kepelautan dapat diperbesar terutama untuk sektor kepelautan untuk meningkatkan kulitas SDM.
“Untuk ini dibutuhkan seorang Dirjen Hubla yang punya kapasitas itu, sehingga dapat menyusun budget yang sesuai dan tepat dengan kondisi dan kebutuhan perhubungan laut dalam mendukung mewujudkan cita-cita pemerintah," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Indonesia (Forkami), James Talakua mengatakan posisi Dirjen Perhubungan Laut, diharapkan bisa membuka pintu untuk berdiskusi dan berkomunikasi mencari solusi dalam perhubungan laut.
Selanjutnya, juga diharapkan sosok yang memahami birokrasi, aturan internasional dan lokal, serta pemahaman akan dunia kemaritiman yang baik.
“Saya yakin masih ada harapan dalam sisa 2 tahun ini menemukan seorang Dirjen yang cakap dan bersih untuk mewujudkan Nawa Cita Jokowi.”
Saat ini, tengah menjelang assessment 15 calon yang lolos seleksi administrasi.
Anggaran tahun berjalan Direktorat Perhubungan Laut mencapai Rp11,56 triliun yakni untuk bidang lalu lintas dan angkutan laut Rp 3,96 triliun, bidang pelabuhan dan pengerukan Rp2,3 triliun, kenavigasian Rp1,48 triliun, , bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai *Rp111,4* miliar, bidang Perkapalan dan Kepelautan Rp68,9 miliar, dan anggaran untuk dukungan manajemen dan teknis lainnya Rp3,6 triliun.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga mewakili kedaulatan negara di atas 24.046 kapal niaga Indonesia (data 2016) yang berlayar di laut Indonesia yang mewakili 2/3 luas wilayah NKRI secara keseluruhan.
