Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah mempercepat perjanjian perdagangan internasional dengan sejumlah negara yang ditargetkan selesai hingga akhir tahun ini.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita Enggartiasto membenarkan Presiden Joko Widodo telah menagih sejumlah perjanjian dagang yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Perdagangan.
Sebelumnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional juga telah diundangkan pada akhir Agustus 2017. Beleid tersebut mengatur susunan dan tugas Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI).
Pasal 4a, 4b, dan 4c menjelaskan tugas dari Tim Perunding PPI. Pertama, meningkatkan peran aktif Indonesia dalam setiap perundingan perjanjian perdagangan internasional baik dalam forum multilateral, regional, maupun bilateral berdasarkan kepentingan nasional.
Kedua, merumuskan dan menetapkan posisi runding dan strategi suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional berdasarkan kepentingan nasional secara terpadu dan terkoordinasi sehingga secara maksimal mampu mengamankan rencana, program, dan pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya guna meningkatkan akses pasar internasional maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Ketiga, memberikan arahan kepada kelompok perunding.
Dalam Pasal 5 beleid tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mendapatkan tugas sebagai pengarah tim perunding PPI. Sementara, Menteri Perdagangan bertugas sebagai ketua tim.
“Ketua Tim Perunding PPI bertugas sebagai koordinator dan penanggung jawab Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional,” seperti dikutip dari Pasal 6 Ayat 2 Perpres Nomor 82 Tahun 2017.
Seperti diketahui, Kemendag menyatakan ada 16 perjanjian dagang yang sedang dikerjakan. Dari jumlah itu, enam di antaranya diperkirakan bakal selesai paling cepat.
Keenam perjanjian tersebut adalah Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), pengembangan Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (PTA), Indonesia-Chile Trade In Goods Agreement (TIGA), Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) CEPA, ASEAN-Hongkong Free Trade Agreement (FTA), dan pengembangan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).
