Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Hukum dan HAM mengukuhkan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia disingkat Apersi dengan ketua Junaidi Abdillah dan Sekjen Daniel Djumali.
Keputusan itu tertuan dalam Keputusan Menkumhan Nomor AHU 0000269.AH.01.08.TAHUN 2017 tentang perubahan badan hukum perkumpulan Apersi.
Daniel Djumali Sekjen Apersi mengungkapkan penegasan ini dilakukan kepada seluruh mitra kerja Apersi. Sehingga diharapkan berbagai hal terkait Apersi yang tengah melakukan Munas Apersi dan giat lainnya pada tgl 28 Agustus--29 agustus 2017 bukan menjadi tanggung jawab Apersi.
"Perlu disampaikan bahwa Apersi pada tgl tersebut tidak mengadakan kegiatan Munas dan kegiatan lainnya. atas hal tersebut kami tidak bertanggung jawab atas kegiatan yg mengatasnamakan Apersi, " katanya Selasa (29/8).
Sementara itu, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) versi Anton R Santoso tengah menggelar Musyawarah Nasional ke-5 (Munas). Di Munas yang digelar di Hotel Kempinskimereka membahas masalah perumahan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Umum DPP Apersi Anton R. Santoso menyebut bahwa selain membahas masalah perumahan, mereka segera menggelar pemilihan ketua baru. Pemilihan ini dilakukan setiap empat tahun sekali.
Dia berharap kepada ketua terpilih nanti bisa menyatukan Apersi agar jangan terpecah. Calonnya kata dia ada dua yakni Endang Kawijaya yang sebelumnya menjabat Sekjen DPP Apersi dan Hendro Rosanto yang menjabat Waketum DPP Apersi.
Untuk program sejuta rumah yang digagas Presiden Jokowi, dia berharap pemerintah lebih fokus agar sejumlah kendala yang masih timbul di lapangan bisa segera diatasi. Salah satu kendala kata dia adalah masalah klasik soal lahan.
Apalagi kata dia pengembang yang ada kebanyakan adalah yang menengah ke bawah. Tentu akan memberatkan bila harga tanah itu naik sementara harga rumah sudah dipatok pemerintah.
"Harga rumahnya kan sudah dipatok pemerintah, sehingga pengembang harus cari lahan yang harganya bisa masuk untuk kami jual kembali. Padahal margin para pengembang itu kan tidak banyak," ujarnya
Ke depannya mereka berharap pemerintah segera menetapkan zona untuk rumah MBR. Agar harga tidak naik.
"Karena kesulitan pengembang, kalau dia sudah membangun di suatu daerah, harga tanah di sebelahnya langsung naik, sehingga kalau mau beli tanah lagi sudah sulit karena harganya naik," imbuh dia
Tak hanya soal zona, mereka juga meminta pemerintah mengeluarkan peraturan perbankan yang bisa membantu para pengusaha mendapatkan tanah. Karena sejauh ini baru BTN yang melakukannya, sementara bank lain belum.
"Apersi ini salah satu mitra utama pemerintah dalam program satu juta rumah. Kami setiap tahun berkontribusi besar dalam membangun rumah untuk MBR ini, bahkan sudah sekitar 50-60 ribu unit kami suplai ke pasar untuk MBR dengan program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) pemerintah Jokowi," tekannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
