Bisnis.com, JAKARTA - Upaya menata tata niaga beras tidak cukup hanya dengan memberlakukan Harga Eceran Tertinggi, tetapi juga pembenahan sejak hulu ke hilir.
Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi (Perpadi) Soetarto Alimoeso menyampaikan, rapat pembahasan beras yang digelar di Kemendag, Senin (31/7), menyepakati ada harga eceran tertinggi bagi beras medium, premium, dan beras khusus.
"Disepakati tidak hanya satu HET," kata dia dihubungi Bisnis, Selasa (1/8). Pembahasan beras masih tetap berlangsung setelah pemerintah mendengar masukan dari pengusaha.
Selain pembahasan HET, kata dia, persoalan beras perlu dikaji sejak hulu ke hilir. Salah satu yang perlu pembenahan adalah penggilingan padi kecil.
Dia mengatakan penggilingan padi kecil sulit memperoleh akses ke perbankan, agar dapat membeli gabah petani dan memperbaiki mesin penggilingan. Tanpa itu, maka sulit bagi penggilingan padi mengolah gabah ke beras lebih efisien.
"Saya tidak sepakat jika ada pihak yang mengatakan penggilingan padi tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Karena kurang alat pengering, apalagi alat yang lain," katanya.
Dia berpendapat, perlu sinergi antara pemerintah, kelompok tani, penggilingan padi, dan Bulog di tiap wilayah. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memiliki dana untuk melakukan revitalisasi penggilingan padi kecil. Pemerintah juga memiliki akses ke penggilingan padi dan kelompok tani.
"Jika penggilingan padi lebih efisien, maka gabah yang ada tidak perlu ke luar daerah, sehingga ongkos produksinya bisa ditekan karena tidak ada tambahan biaya transportasi," kata dia.
Catatan Indef, jumlah penggilingan padi tidak sebanding dengan produksi gabah. Jumlah penggilingan padi mencapai 182.191, dimana 8% diantaranya merupakan penggilingan padi besar dan 92% merupakan penggilingan padi kecil dan penggilingan pedi kecil keliling. Sementara penggilingan padi besar menguasai lebih dari 60% pasokan beras nasional. Akibatnya, penggilingan padi kecil kalah bersaing dengan penggilingan padi besar untuk mendapatkan gabah.
Perekayasa Utama Balai Besar Pascapanen Litbang Kementerian Pertanian Rudy Tjahjohutomo mengakui, pascapanen belum tergarap maksimal. Pemerintah banyak fokus pada aspek hulu dengan meningkatkan produksi.
Usulan revitalisasi penggilingan padi kecil sebenarnya sudah diajukan sejak 2013. Namun, program revitalisasi tak kunjung dilakukan karena anggaran terserap guna peningkatan produktivitas padi, jagung, dan kedelai.
Rudy mengatakan, Balai Besar Pascapanen melakukan revitalisasi terhadap tiga penggilingan padi di tiga kabupaten pada 2014. Demikian pula, telah mengusulkan program revitalisasi di APBN 2016, tetapi dicabut karena fokus peningkatan produksi Pajale.
"Sampai sekarang belum ada lagi untuk revitalisasi, baik di 2017 dan 2018," kata dia dihubungi Bisnis, Selasa (1/8).
Saat ini, balai besar sedang melakukan pendataan penggilingan padi kecil yang kegiatannya mengolah gabah ke padi, selanjutnya menjual ke konsumen. Nantinya, data itu akan menjadi dasar guna penentuan penggilingan padi yang akan direvitalisasi.
Selain itu, Balai Besar Pascapanen juga sedang membangun penggilingan padi berkapasitas 1,5 ton giling gabah per jam dan investasi Rp650 juta. Penggilingan padi yang dibangun di Kepulauan Riau dan ditargetkan dapat beroperasi akhir tahun ini, akan menyasar pasar ekspor.
"Pemerintah juga mencari 20 lokasi untuk pembangunan penggilingan baru di titik yang masih kosong di luar Jawa," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
