Bisnis.com, JAKARTA – Upaya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mengembangkan daerah perbatasan ditempuh dengan soft dan hard program.
Berdasarkan informasi yang didapat dari laman Kemendes PDTT, soft program lebih diarahkan pada kegiatan untuk memfasilitasi dan mempertemukan para pengusaha dengan kepala daerah di wilayah pebatasan. Adapun, hard program lebih mengarah pada pembangunan infrastruktur.
Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Johozua M Yoltuwu mengatakan, program penggandengan investor merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk memajukan daerah perbatasan, terutama untuk menghadapi era globalisasi.
“Pemerintah melalui berbagai kementerian telah berkomitmen menjadikan wilayah perbatasan Indonesia sebagai kawasan beranda negara yang layak,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemendes PDTT, Kamis (27/7/2017).
Komitmen pemerintah tersebut memang perlu disinergikan dengan kementerian/lembaga lainnya. Salah satunya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah merevitalisasi pembangunan 7 pos lintas batas negara.
Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan Kemendes PDTT Endang Supriyani mengatakan pembangunan infrastruktur diantaranya berupa sarana dan prasarana air bersih, jalan penghubung, dan budi daya rumput laut.
“Kami menargetkan ada komitmen yang riil antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha. Ditambah lagi kami juga akan mengajak para pelaku usaha untuk melakukan safari ke lima daerah perbatasan secara simultan untuk melihat kondisi di lapangan secara langsung,” tuturnya.
Berdasarkan kajian pada Rencana Bisnis dan Investasi Perbatasan, terdapat lima lokasi utama pembangunan daerah perbatasan. Kelima daerah ini a.l. Kabupaten Natuna, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Belu, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Merauke.
