Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan mempertimbangkan pencabutan izin PT Indo Beras Unggul karena diduga melakukan penipuan isi beras kepada konsumen.
Sekertaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih mengatakan pihaknya akan melihat hasil penyelidikan yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
“Soal sanksi yang terkait perdagangan akan kita cari sambil menunggu penyelidikan Kepolisian. Ada opsi izinnya kemungkinan dibekukan sementara atau yang lain kita lihat perkembangannya,” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/7).
Dia menjelaskan hasil temuan Polri menyebutkan bahwa perusahaan itu menjual beras yang tidak sesuai antara informasi dalam label kemasan dan isi. Cara tersebut dinilainya telah melakukan penipuan kepada konsumen.
“Dengan cara itu pihak perusahaan menjual dengan harga Rp13.000—Rp25.000,” imbuhnya.
Padahal, sambungnya, berdasarkan hasil penelitian laboratorium Polri menyebutkan bahwa label kandungan gizi yang tertera dalam label tidak sesuai. Selain itu, Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut beras yang dijual adalah jenis IR64.
“Bahan baku beras menurut Kementan adalah IR64 yang mengandung unsur pupuk subsidi. Artinya, dia menggunakan uang negara untuk mengambil keuntungan yang berlebih,” paparnya.
Dia mengimbau agar para pelaku usaha bertindak jujur dalam berbisnis. Pemerintah dan Polri akan melakukan tindakan tegas jika ada temuan-temuan lainnya.
Seperti diketahui, Jumat (21/7/17) dinihari, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Polri dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan sidak ke Gudang beras PT Indo Beras Unggul di Jalan Rengas KM 60, Kecamatan Kedung, Kabupaten Bekasi.
Tim tersebut menemukan 1.161 ton beras kemasan dengan label premium yang beras subsidi. Adapun beberapa merek yang diproduksi oleh perusahaan itu antara lain cap Ayam Jago dan Maknyuss.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
