Bisnis.com, DEPOK -- Kebijakan publik terbukti berpengaruh besar dan signifikan bagi korporasi, khususnya kebijakan upah minimum. Pemerintah perlu lebih fokus dalam menerapkan kebijakan guna mendukung industri padat karya.
"Dari data yang dihimpun, terdapat penurunan daya saing dan jumlah pekerja pada industri padat karya akibat kebijakan ketenagakerjaan pemerintah yang tidak fokus," tutur Ketua Asosiasi Pengusahan Indonesia Hariyadi Sukamdani saat mempertahankan disertasi untuk meraih gelar doktor Program Studi Pascasarjana Ilmu Manajemen Universitas Indonesia, di Depok, Jumat (7/7/2017).
Hariyadi menyusun disertasi berjudul ‘Pengaruh Perubahan Kebijakan Publik Terhadap Kinerja Perusahaan, Studi Empiris Kebijakan Upah Minimum pada Industri Padat Karya.’
Penelitian dilakukan terhadap 206 perusahaan industri padat karya dengan jumlah karyawan minimal 100 orang. Pengolahan data menggunakan structural equation modelling.
Kontribusi teoritikal penelitian ini menggabungkan teori psikologi dengan teori strategic management dan melakukan investigasi penerapan multi behavior pada level perusahaan.
Menurut Hariyadi, teori psikologi yang cenderung membahas individu, dalam penelitiannya dapat ditransformasikan pada tingkat organisasi perushaan dan perilaku tunggal dalam teori psikologi dapat dikembangkan perilaku jamak.
Hadir dalam sidang terbuka ini Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Sutrisno Bachir, anggota KEIN Sudhamek, dan sejumlah kolega pengusaha.
