Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah terus melakukan evaluasi untuk memastikan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan tepat sasaran dalam mengerek investasi ke Indonesia.
Pekan lalu, pemerintah kembali melansir paket kebijakan ekonomi yang sejauh ini berjumlah 15. Paket Kebijakan Ekonomi XV menyasar salah satu persoalan struktural Indonesia yang paling berat, yaitu pengurangan biaya logistik dan peningkatan daya saing nasional. Paket ini disebut sebagai Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional.
Menurut Kalla, ukuran efektivitas paket tidak dihitung dari sudah berapa banyak aturan deregulasi yang coba disederhanakan oleh pemerintah, namun hasil realisasi investasi itu sendiri.
“Kalau [realisasi] investasi kita kan meningkatnya masih kurang, berarti masih perlu diefektifkan. Ini memang akan dievaluasi terus menerus,” katanya, di Kantor Wakil Presiden, pada Selasa (20/6/2017).
Dia melanjutkan, “Keberhasilannya jangan dilihat dari apa yang dikeluarkan tapi apa investasi yang masuk, berapa. Itu yang akan kita liat berhasil atau tidak.”
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi kuartal I/2017 tumbuh 13,2% menjadi Rp165,8 triliun. Dari jumlah itu, jumlah investasi asing masih jauh dari harapan. Pada periode ini, investasi asing hanya naik 0,94% year-on-year menjadi Rp97 triliun.
Kenaikan realisasi investasi lebih banyak disumbang penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang tumbuh 36,4% yoy menjadi Rp68,8 triliun.
