Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan optimistis penandatanganan loan agreement proyek pembangunan Pelabuhan Patimban dari Japan Internasional Corporation Agency (JICA), dapat terealisasi pada Juni tahun ini.
Pasalnya, selain saat ini sejumlah persyaratan yang dibutuhkan untuk menjamin kepastian proyek strategis nasional tersebut sudah selesai, seperti penetapan lokasi (Penlok), rencana tata ruang wilayah (RTRW) nasional, beberapa tahapan lainnya, seperti penyusunan DED maupun greenbook juga sedang dalam tahap penyelesaian.
"Update Patimban, kan Penlok sudah, RTRW nasional sudah, kita tinggal persiapan greenbook dan lalu loan agreement," ujarnya, disela kegiatan uji petik kelaiklautan kapal di Pelabuhan Merak, Banten, Senin (15/5/2017).
Pihaknya optimistis, beberapa hal yang sedang dalam tahapan penyelesaian untuk menuju persyaratan penandatanganaan loan agreement tersebut dapat terselesaikan pada Juni tahun ini.
"Proyek ini sudah pasti, karena dulu kan yang agak bermasalah adalah Penlok (dan sekarang sudah selesai). Greenbook diharapkan Juni ini harus sudah selesai, karena loan agreement juga Juni tahun ini," tegasnya.
Optimisme target tersebut dapat tercapai dengan baik lantaran proyek pembangunan Pelabuhan Patimban adalah termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus mendapatkan perhatian khusus dari sejumlah kementerian dan lembaga yang terlibat di dalamnya.
Baca Juga
"Kita kejar terus, karena ini kan masuk Proyek Strategis Nasional, maka semua kementerian harus mendukung," ujarnya.
Sementara itu, Kemenhub saat ini juga menargetkan penyelesaian proses penyusunan detailed engineering design (DED) proyek Pelabuhan Patimban dapat dirampungkan pada Juni tahun ini.
Mauritz M. Sibarani, Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebelumnya mengatakan hal tersebut seiring telah dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait penetapan lokasi (penlok) Pelabuhan Patimban.
"Setelah penlok dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, dilapangan akan diukur lahannya dan mulai dilakukan pembebasan lahan. Secara pararel sedang dibahas penyelesaian desainnya. Targetnya mudah-mudahan Juni ini," terangnya.
Menurutnya setelah terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat No.552.3/kp 328 Pemkam/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang, maka proses penyelesaian DED juga akan diselesaikan sesegera mungkin.
Pemerintah, melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menyiapkan anggaran untuk melakukan pembebasan lahan tersebut hingga mencapai kisaran Rp500 miliar.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan diketahui telah menandatangani Keputusan Gubernur No.552.3/kp 328 Pemkam/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang pada 13 April 2017.
Pada Penlok tersebut telah ditetapkan sejumlah titik di daerah mana saja yang bakal dijadikan lokasi untuk pembangunan areal penunjang dan jalan akses ke Patimban untuk memenuhi kebutuhan lahan proyek strategis nasional itu yang mencapai 372 hektare itu.
Sejumlah daerah tersebut antara berada di dua kecamatan, di mana meliputi 5 desa di Kecamatan Pusakanagara dan satu desa di Pusakajaya.
Kepgub tersebut juga menekankan pada para pemilik lahan di lokasi yang sudah ditetapkan untuk tidak melepas kepemilikan pada pihak lain.
