Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sebaiknya fokus pada target komersial privatisasi dalam pemilihan para calon global port operator (GPO) dan main line operator (MLO) internasional yang potensial dalam pengelolaan Pelabuhan Kuala Tanjung.
Hal itu disampaikan oleh Pakar Kemaritiman Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Raja Oloan Saut Gurning, seiring rencana Pemerintah yang bakal melibatkan pihak swasta asing dalam pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Kuala Tanjung Tahap II sebagai hub internasional yang sukses.
Menurut Saut Gurning rencana melibatkan swasta termasuk swasta asing dalam pengelolaan Pelabuhan Kuala Tanjung adalah langkah yang baik dan tepat, bahkan dibutuhkan untuk mengembangkan Pelabuhan Kuala Tanjung hingga mencapai keempat tahapan.
"Hanya pandangan saya mungkin pemerintah perlu fokus pada target komersial privatisasi dalam pemilihan para calon GPO/MLO internasional yang potensial," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (14/5/2017).
Saut mengatakan, bahwa yang dimaksud fokus pada target komersial di sini yakni adanya realisasi peningkatan kargo, investasi untuk mengembangkan fasilitas termasuk dermaga, lapangan penumpukkan, pergudangan dan peralatan.
Termasuk, lanjut dia, pengembangan kawasan industrinya juga perlu dicari operator swasta asing yang mampu membawa tenan internasional yang bersedia mengembangkan bisnisnya, misalkan untuk production/distribution line-nya di Kuala Tanjung atau di Kawasan Industri Sei-Mangkei.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa para investor GPO dan MLO tersebut dapat secara riil menciptakan potensi kargo.
"Termasuk membawa jejaring kargo dan jasa pelayaran internasionalnya boleh dimanfaatkan untuk membuka lebih jauh aksesibilitas kargo nasional bersaing secara internasional," terangnya.
Selain itu, juga harus ada kegiatan nilai tambah yang diperoleh, termasuk teknologi, link perdagangan dunia, serta yang terpenting investasi untuk mengembangkan tidak hanya pelabuhan, namun juga kawasan sumber kargo (hinterland-foreland) berupa kawasan industri serta armada pengangkutan multimoda (darat atau kereta api).
"Kenapa investasi ini penting, karena belajar dari pelajaran atau lessons-learned," ujarnya.
Menurutnya, para GPO, dan belum ada MLO, di Indonesia selama 20 tahun belakangan ini, biasanya hak ekslusivitas menjadi permintaan kuat mereka, di mana pada wilayah sekitar mereka misalnya tidak boleh ada operator baru, hingga pada masa waktu tertentu supaya investasinya aman atau mencapai titik balik yang rasional.
"Hanya sayangnya bila hak ekslusivitas diberikan, lalu ditambah dengan tidak adanya realisasi investasi baru, (misalnya untuk dermaga, peralatan atau lainnya) yang signifikan, maka fakta bisnisnya tidak begitu banyak perbedaan atau pengaruhnya atas keberadaan mereka dibanding dengan masa pengelolaan tunggal oleh operator dalam negeri. Jadi hal ini harus sungguh diperhatikan," tegasnya.
Dia mencontohkan, dalam kasus di Terminal Petikemas Surabaya (TPS), awalnya dimiliki oleh PNO Ports, lalu akibat realisasi investasi yang tidak terjadi seperti kesepakatan, akhirnya dijual kepada DPW Dubai.
"Dan menurut saya hingga saat ini DPW juga tidak begitu banyak memberikan nilai tambah yang sangat signifikan karena praktisnya banyak dikerjakan oleh para profesional anak bangsa sendiri. Jadi yang ada justru capital flight out ke luar negeri," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
