Bisnis.com, JAKARTA—Industri tekstil mendukung pemerintah dalam mewujudkan industri hijau. Kendati belum semua pabrikan menggunakan energi alternatif, pebisnis terus berbenah diri guna mendapatkan Proper hijau dan biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sekjen Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswasta mengatakan secara regulasi global, industri sekarang dituntut untuk lebih ramah lingkungan. “Hal ini kami tanggapi dengan baik demi bisnis tetap berkelanjutan. Dari segi buyer-nya pun saat ini menuntut kami untuk lebih ramah lingkungan,” ujar Redma, pekan lalu.
Industri ramah lingkungan terbagi dalam beberapa kategori. Pertama, industri tidak mencemari lingkungan baik air, udara, dan tanah. Kedua, bahan bakunya bisa di-recycle, re-use, re-degradable. Ketiga, produk yang digunakan dalam produksi hingga produk jadi harus ramah lingkungan. Selain itu faktor efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan energi juga menjadi faktor penting.
Redma mengatakan salah satu standar bagi produk yang ramah lingkungan dapat dilihat dari penerimaan barang saat ekspor ke luar negeri. Di Amerika Serikat dan Eropa produk diteliti dahulu. Jika terdeteksi mengandung bahan kimia berbahaya, pembeli akan menolaknya.
“Permasalahannya kadang ada beberapa industri rumahan contohnya bengkel dan pengrajin batik yang membuang limbahnya sembarangan,” kata Redma.
Pemerintah optimistis sektor tekstil tumbuh hingga 7%. Sebelumnya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia menyebutkan performa industri tekstil tahun ini akan relatif stagnan karena belum ada perubahan yang signifikan dari sisi kebijakan dan investasi sejak tahun lalu.
Direktur Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka Kementerian Perindustrian Muhdori mengatakan pemerintah berupaya untuk terus menggerakkan industri, salah satunya dengan mendorong ekspor. Pemerintah misalnya melakukan negosiasi untuk menurunkan bea masuk untuk produk ekspor ke sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat.
“Saat ini pemerintah sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat mengenai pajak 10% yang dibebankan kepada barang ekspor dari Indonensia. Harapannya pada Juli tahun ini sudah bisa terlihat hasilnya,” ujar Muhdori.
Selain itu, pemerintah juga menekan impor tekstil dan produk tekstil, termasuk dengan memperketat aturan masuknya barang dari luar negeri sejak awal tahun ini. Hasilnya terlihat dari penurunan impor kain sebagai bahan baku garmen yang turun hingga 33% pada periode kuartal I/2017. Penurunan impor kain diharapkan dapat meningkatkan utilisasi pabrik kain nasional.
