Bisnis.com, DENPASAR—Badan Pengawas Obat dan Makanan meminta jajaran pemerintah daerah untuk giat menindaklanjuti hasil pengawasan BPOM di daerah. Pasalnya, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap BPOM, tindak lanjut hasil pengawasan BPOM oleh Pemda terbilang rendah.
Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal tersebut menunjukkan koordinasi lintas sektor, antara pusat dan daerah dalam hal pengawasan keamanan obat dan makanan cenderung lemah. Perlu ada dukungan yang lebih kuat dari mitra, terhadap tugas dan fungsi utama BPOM.
"Belum lama ini Presiden sudah menerbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2017 yang menginstruksikan pada 12 kementerian dan lembaga, termasuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efektivitas dan pengawasan obat dan makanan," jelas Kepala BPOM Penny K. Lukito, Kamis (4/5).
Penny menyebut koordinasi antara BPOM dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan karena sebagai pemegang tugas, pokok, dan fungsi pengawasan obat dan makanan, BPOM memiliki beberapa keterbatasan.
Tantangan tersebut di antaranya regulasi pengawasan pusat dan daerah yang terkadang belum sejalan, koordinasi lintas sektor di daerah belum optimal, keterbatasan sumber daya BPOM, luasnya cakupan pengawasan, pertumbuhan pelaku usaha dan perluasan distribusi, dan ancaman penyelundupan produk ilegal.
Data yang dihimpun BPOM menunjukkan total rekomendasi BPOM yang ditindaklanjuti oleh Pemda selama 2016 hanya mencapai 20,32%. Secara rinci, hanya 25,5% rekomendasi komoditi obat yang ditindaklanjuti Pemda, 4,04% untuk rekomendasi obat tradisional, 3,33% pada komoditas kosmetik, dan 21,17% pada komoditas pangan.
