Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (PTFI) akan kembali melanjutkan perundingan tahap kedua untuk membahas program jangka panjang.
Salah seorang sumber dari Kementerian ESDM menyebutkan kepada bisnis, perundingan tahap kedua akan dilanjukan pada hari ini, Kamis (4/5).
Riza Pratama, juru bicara PTFI belum menjelaskan secara rinci apa saja yang akan dibahas dalam perundingan tersebut. Dia hanya mengatakan perundingan tersebut masih akan membahas soal program jangka panjang.
“Freeport akan segera melanjutkan perundingan dengan pemerintah untuk mencapai kesepakatan jangka panjang,” katanya saat menjawab pesan singkat dari bisnis, Rabu (3/5/2017).
Sebelumnya, CEO PTFI Mc Moran R Adkerson menghadiri pertemuan dengan Kementerian ESDM di Jakarta. Pertemuan tersebut diinformasikan merupakan perundingan tahap kedua. Perundingan ini akan membahas soal jaminan investasi Freeport, royalty, tax dan lainnya.
Perundingan ini akan dibahas bersama Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Dalam Negeri, Masyarakat Adat Papua dan pihak lainnya. Kementerian Keuangan akan memberikan opsi bagi PTFI. Dalam perundingan ini, pemerintah tetap akan mencarikan win win solution untuk kedua belah pihak.
Direktur Eksekutif Center for Indonesian Resources Strategic Studies Budi Santoso menilai Perundingan jangka panjang ini seakan-akan mengistimewakan PTFI dibandingkan dengan pertambangan lainnya.
Menurutnya, aturan soal Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sudah mengatur secara lengkap program jangka panjang suatu perusahaan pertambangan.
“Seharusnya pemerintah tegas. Kalau Freeport tidak mau, cabut saja dari Indonesia. Kalau begini, pemerintah tidak konsisten dan Freeport sangat istimewa,” katanya.
Jika perudingan seperti ini masih berlaurt-larut, akan timbul gejolak lain seperti aksi demonstrasi mogok kerja yang terjadi di Timika, Papua, seperti saat ini. Budi berpendapat, jika PTFI berpolemik degan pemerintah, selalu akan terjadi aksi demo.
