Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

ESDM Terbitkan Permen Tata Cara Setoran Bonus Produksi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi.
Annisa Lestari Ciptaningtyas
Annisa Lestari Ciptaningtyas - Bisnis.com 28 Maret 2017  |  05:07 WIB
ESDM Terbitkan Permen Tata Cara Setoran Bonus Produksi
Ilustrasi - Bisnis
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi.

Dikutip melalui situs resmi Kementerian ESDM, Senin (27/3/2017) dalam Permen ini diatur kewajiban pengembang panas bumi yang telah berproduksi untuk menyetorkan bonus produksi kepada daerah penghasil berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan kotornya.

Berdasarkan Permen ESDM ini, bonus produksi dikenakan sebesar 1 % dari pendapatan kotor penjualan uap panas bumi sedangkan untuk penjualan listrik dikenakan sebesar 0,5 %dari pendapatan kotor.

Untuk pemegang izin panas bumi penghitungan dilakukan secara tahunan, sementara pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi perhitungan bonus produksi dilakukan secara triwulanan.

Sebelum dilakukan penetapan bonus produksi, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi untuk menghitung presentase Daerah Penghasil berdasarkan parameter dan bobot penilaian, dan hasilnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE).

Pengusaha panas bumi langsung menyetorkan bonus produksi yang telah ditetapkan kepada rekening kas umum Daerah Penghasil dan melaporkan bukti setor bonus produksi kepada Kementerian ESDM dan Bupati/Walikota Daerah Penghasil. Akan ada sanksi bagi pengusaha panas bumi yang tidak menyetorkan bonus produksi.

Dengan terbitnya Permen ini, diharapkan Pemerintah Daerah Penghasil mendapatkan manfaat langsung berupa tambahan pendapatan Kas Daerah dari beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat setempat khususnya yang berada di sekitar lokasi proyek dapat bersama-sama menjaga kelangsungan produksi panas bumi.

Terbitnya Permen ini juga sebagai tindak lanjut amanat UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

panas bumi esdm
Editor : Martin Sihombing
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top