Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus membenahi pola distribusi pupuk bersubsidi untuk mengatasi terjadinya kelangkaan. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan pupuk subsidi sebesar 8.550.000 ton atau setara Rp31,3 triliun, lebih rendah dari alokasi tahun lalu sebesar 9.550.000 ton.
Angka ini terbagi untuk pupuk urea sebesar 3.670.680 ton, SP-36 sebesar 800.000 ton, ZA 1.000.000 ton, NPK sebesar 2.184.032 ton, dan organik 895.288 ton. Adapun, realisasi hingga 24 Februari 2017 yakni1.362.979 ton pupuk subsidi atau 15,94% dari alokasi. Angka ini terdiri dari realisasi pupuk urea 601.261 ton, SP-36 144.104 ton, ZA 145.619 ton, NPK 382.973 ton, dan organik 89.021 ton.
Direktur Pupuk dan Pestisida, Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Muhrizal Sarwani menyampaikan kelangkaan pupuk yang terjadi seringkali bukan karena persediaan yang kurang, tetapi karena hambatan pada pola distribusinya. Maka, sejak tahun lalu, Kementan membenahi pola distribusi pupuk dengan mengirim pupuk lebih awal ke wilayah kepulauan. Pengiriman pupuk sebulan lebih awal ini untuk mengisi stok minimal untuk kebutuhan pupuk dua minggu.
"Kasus yang terjadi misalnya, ketika Jember kurang. Bukan karena tidak ada bahan bakunya, tetapi karena dari distributor tidak mau mengantarkan ke petani karena nilainya di atas HET, karena termasuk ongkos kirim," tuturnya.
Lebih lanjut, pemerintah mulai menyiapkan sistem baru untuk penyaluran subsidi pupuk langsung kepada petani melalui kartu tani. Saat ini, kartu tani telah diujicobakan kepada 1,2 juta petani di Jawa Tengah dan 10.000 petani di Jawa Timur dari target 1 juta. Targetnya pada 2019, 26 juta keluarga tani memiliki kartu tani.
"Akan ada sistem baru dalam subsidi. Idealnya petani akan memiliki single kartu untuk subsidi pupuk, benih, asuransi, dan kur," imbuhnya dalam kegiatan dialog bersama Forum wartawan pertanian, Selasa (28/2) sore.
Dalam kesempatan itu, Muhrizal meluruskan isu pencabutan subsidi pupuk yang berkembang belakangan ini. Dia menyampaikan pencabutan subsidi pupuk tidaklah mudah karena harus dibahas dengan empat kementerian lain.
Dia memahami betul bahwa pupuk merupakan komponen yang menentukan produksi pertanian pangan. Guna mengejar swasembada beras, jagung, dan kedelai dalam beberapa tahun ke depan itu, maka pemerintah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk subsidi pupuk.
"Subsidi pupuk diberikan kepada petani dengan lahan kurang dari dua hektare dan petambak dengan luas kurang dari satu hektare. Yang lebih dari itu, maka menggunakan pupuk non subsidi, apalagi sekarang BUMN pupuk mulai menggenjot produksi pupuk non subsidi. Mereka sudah mulai bersiap-siap kalau subsidi mulai dicopot, maka mereka sudah mulai dengan label sendiri," katanya.
