Bisnis.com, JAKARTA-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) tiga ruas tol baru senilai Rp27 triliun, yaitu Cileunyi—Sumedang--Dawuan (Cisumdawu), Serang—Panimbang dan Kualatanjung—Tebingtinggi--Parapat, dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Jalan tol Cisumdawu memiliki panjang 60 kilometer dengan nilai investasiRp. 8,21 triliun. Sementara nilai investasi untuk Serang-Panimbang sepanjang 84 kilometer dan Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Tebing Tinggi sepanjang 143 kilometer masing-masing sebesar Rp 5,4 triliun dan Rp 13,4 triliun.
Di saat yang sama, Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) juga melakukan perjanjian penjaminan untuk empat ruas tol yaitu Cisumdawu, Serang—Panimbang, Jakarta—Cikampek II Elevated dan Krian—Legundi Bunder—Manyar dilakukan antara PT Penjaminan Infrastruktur, dengan nilai proyek yang dijamin mencapai Rp37 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah memberikan penjaminan untuk keempat ruas tol ini untuk memberikan keamanan dan kenyamanan berinvestasi. Dalam membangun infrastruktur, ujarnya, pemerintah dapat memberikan berbagai macam dukungan, baik melalui APBN langsung kepada K/L terkait, dukungan konstruksi, maupun dukungan pendanaan lainnya.
“Dengan ini swasta atau badan usaha mendapatkan jaminan dalam bentuk keamanan berbagai risiko, seperti kepastian tarif, risiko keterlambatan pengadaan tanah,” ujarnya dalam sambutan, Rabu (22/02).
Dia mengatakan, sepanjang 2015 dan 2016 pemerintah telah menyuntikkan modal senilai Rp65 triliun dan Rp 54 triliun kepada BUMN, termasuk BUMN pengelola proyek infrastruktur. Menurutnya, setiap Rp1 triliun yang dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN), diharapkan dapat menarik anggaran tiga kali lebih besar dari sumber pendanaan lain.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memastikan pekerjaan proyek di lapangan berjalan sesuai dengan rencana. Pihaknya menyatakan pemberian dukungan dari Kementerian Keuangan berupa penjaminan, dan pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sangat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Saya berbahagia karena pembangunan infrastruktur hari ini dikeroyok oleh semua kementerian. Tugas saya mempercepat pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
