Bisnis.com, JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai Skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dapat mengakselerasi pembangunan jalan tol dan proyek infrastruktur lain di Indonesia.
Saat ini program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal 9 ruas jalan Tol senilai 70 triliun rupiah, di mana 5 di antaranya adalah Tol Trans Jawa. Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar 3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi 9,5 triliun.
Menurutnya, program PINA akan mendorong agar kekurangan ekuitas tersebut dapat dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada. Dengan demikian, target agar Tol Trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud. Untuk mengakselerasi pembangunan nasional dan juga memberi daya ungkit perekonomian.
“Pilot project ini bukanlah satu-satunya yang kami fasilitasi melalui PINA. Setelah Tol Trans Jawa, telah ada beberapa calon investee yang sedang dalam proses fasilitasi oleh Bappenas, terutama dalam sektor jalan tol dan energi,” ujarnya, Jumat (17/2/2017).
Latar belakang pembentukan skema baru PINA ini diawali pada tanggal 16 Februari 2015 dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Presiden menyadari bahwa beberapa lembaga yang memiliki dana besar memungkinkan untuk berinvestasi di bidang infrastruktur. Kemudian dalam rapat terbatas tanggal 12 Agustus 2016 Presiden juga telah mengamanatkan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS untuk mendorong pembiayaan infrastruktur dengan investasi Non Anggaran Pemerintah.
Dorongan yang sama juga disampaikan Presiden Joko Widodo pada pidato pembukaan Indonesia Infrastructure Week pada 9 November 2016. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Bappenas diamanatkan untuk mendorong peran swasta serta dana-dana pensiun, sehingga pembiayaan infrastruktur tidak lagi tergantung APBN.
"Semangat Presiden tersebut telah kami implementasikan dengan mengembangkan fasilitasi terhadap Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah," ujarnya.
Dia menambahkan, program PINA didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, namun tetap dinilai baik secara komersial.
Untuk dapat menjalankan proyek-proyek ini, BUMN dan swasta pengembang infrastruktur harus memiliki kecukupan modal minimum.
Menteri menilai selama ini permodalan BUMN ditopang dan sangat tergantung kepada anggaran pemerintah melalui Penanaman Modal Negara (PMN). Ruang fiskal APBN saat ini semakin terbatas sehingga dibutuhkan sumber-sumber non-anggaran pemerintah dengan memanfaatkan dana kelolaan jangka panjang yang setengah menganggur seperti pada dana-dana pensiun dan asuransi baik dari dalam maupun luar negeri.
