Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah Harus Terlibat Aktif Dalam Prapenempatan TKI

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengusulkan adanya perubahan paradigma mengenai mekanisme pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 05 Februari 2017  |  12:55 WIB
Pemerintah Harus Terlibat Aktif Dalam Prapenempatan TKI
BNP2TKI. - Bisnis.com
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA— Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengusulkan adanya perubahan paradigma mengenai mekanisme pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Pasalnya, selama ini mekanisme pelatihan dan penempatan TKI ke luar negeri lebih banyak dibebankan kepada pihak swasta atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

“Sebenarnya persoalan dari TKI sendiri bertumpu pada dua hal yaitu kualitas dan pengiriman nonprosedural. Dua hal ini bisa diperbaiki dengan perbaikan mekanisme yang sudah terlanjur ada di Undang-Undang No. 39 Tahun 2014,” kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid di Jakarta, Minggu (5/2).

Dirinya merinci pemerintah harus terlibat aktif dalam proses pelatihan TKI di Balai Latihan Kerja (BLK)/ sekolah vokasi, sebelum menyerahkannya kepada agen swasta atau PPTKIS. Selanjutnya, PPTKIS akan memanfaatkan jaringannya untuk mendapatkan lowongan pekerjaan di negara tertentu.

Tetapi yang terjadi saat ini, proses pra penempatan dibebankan oleh pihak swasta sehingga sejumlah penyelewengan pun terjadi. Tak hanya itu, lemahnya pengawasan yang melibatkan kooordinasi antar organisasi juga merupakan salah satu di balik penyelewengan saat pra penempatan TKI.

Padahal, proses prapenempatan ini menenpati porsi dominan atau setidaknya 60%-65% dari seluruh rangkaian pemberangkatan TKI ke luar negeri.
“Perubahan UU No.39 Tahun 2014 ini sangat ditunggu karena isi UU ini terlalu rigi dalam mengatur proses persiapan hingga pemberangkatan TKI. Seharusnya UU hanya mengatur mengenai dasar filosofis dan normatif dari proses ini,” ungkapnya.

Selain mengenai UU, Nusron juga menitikberatkan pada proses pelatihan yang mengajarkan kepada TKI mengenai hak dan kewajibannya saat bekerja di luar negeri. Ketika hal ini disampaikan dengan baik, maka peluang penyelewengan menjadi semakin kecil.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (DPP Apjati) Ayub Basalah bahwa pemerintah tidak bisa melimpahkan semua tanggung jawab kepada pihak swasta.

“Kewajiban harus berimbang antara swasta dengan pemerintah. Dalam hal ini, kami seharusnya berperan dalam membuka pasar di luar negeri melalui jaringan kami,” tekannya.

Pada saat yang sama, Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) Saiful Mashud mengatakan pemerintah harus tegas dalam menerapkan kebijakan sehingga para pelaku usaha tidak dibuat kebingungan.


“Beberapa kemudahan misalnya pelayanan satu atap patut diapresiasi. Tetapi pelayanan satu atap itu harus dibarengi dengan sistem yang terintegrasi sehingga proses birokrasi mulai pemberangkatan hingga penempatan tidak terlalu panjang,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bnp2tki
Editor : Mia Chitra Dinisari
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top