Bisnis.com, BANDUNG - Dinas Perhubungan Jawa Barat akan segera mengoperasikan bus rapid transit (BRT) Trans Metro Bandung Raya pada April 2017 meski operator pengelola belum ditunjuk.
Kadishub Jabar Dedi Taufik mengatakan rencana pengoperasian bus berukuran sedang ini mendapat kepastian setelah pihaknya menerima hibah BRT sebanyak 10 unit dari Kementerian Perhubungan per akhir Januari.
"Kita dapat hibah 10 unit dari Kemenhub yang akan dikelola Dishub Jabar," katanya kepada Bisnis di Bandung, Selasa (31/1/2017).
Rencananya bus Trans Metro Bandung ini akan melayani trayek dari Kota Bandung-Kabupaten Bandung selama 6 kali perjalanan setiap harinya setiap satu unit bus.
Rutenya sendiri dari Terminal Leuwipanjang-Kopo-BKR-Moch.Toha-Dayeuhkolot-Ciparay dan berakhir di Terminal Majalaya. "Program ini akan dimulai pada April 2017" ujarnya.
Pembiayaan operasional bus tersebut menurutnya akan dibiayai dari APBD Jabar lewat pos belanja langsung Dishub Jabar.
Pihaknya menghitung biaya kontrak layanan ini totalnya mencapai dan sudah dianggarkan Rp2,39 miliar. "Rencana pembayarannya Rp5.602,85/kilometer. Keseluruhan biaya kontrak sudah kita anggarkan," tuturnya.
Dengan panjang lintasan 27,5 kilometer lebih, bus sedang ini rencananya beroperasi melayani masyarakat umum dari pukul 06.00-18.00 WIB.
Adapun untuk tiket jarak tersebut masyrakat akan dikenakan tarif Rp5.000. "Nantinya bus akan dioperasikan apakah oleh UPTD Dishub Jabar atau BUMD, tapi itu masih proses yang penting program ini jalan dulu,” katanya.
Dua daerah yang dilintasi Trans Metro Bandung ini, menurutnya, paling banyak dilalui oleh masyarakat. Pergerakan harian dari Kabupaten Bandung ke Kota Bandung dinilai Dedi sangat tinggi.
"Tarifnya flat mudah-mudahan ini bisa melayani aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Ini agar masyarakat Kota Bandung dan Kabupaten Bandung beralih ke transportasi massal," paparnya.
Dedi mengatakan Dishub sudah mengusulkan agar BRT menghubungkan seluruh kawasan Metropolitan Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.
"Itu sedang kita kaji, karena dari pemerintah pusat memang ada batasan kilometerPemerintah pusat pun mempersilahkan asal ada kajiannya," jelasnya.
