Bisnis.com, JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menggangeng Majelis Ulama Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia dalam penyediaan layanan air minum dan sanitasi masyarakat.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan akses terhadap air minum dan sanitasi berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan terkait langsung pada angka harapan hidup.
“Sanitasi dan air minum diangkat menjadi salah satu agenda prioritas karena kami melihat pembangunan sanitasi dan air minum membawa dampak yang sangat besar bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta produktivitas bangsa Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/1/2017).
Menurutnya, masalah air bersih dan sanitasi tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu, Bappenas mengapresiasi dukungan MUI dengan mengeluarkan fatwa.
Fatwa itu adalah dana-dana dari Baznas dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta dana sosial keagamaan lainnya dapat digunakan untuk mendukung program pemerintah termasuk mengatasi masalah air bersih dan sanitasi.
Bentuk kesepakatan dan kerja sama ini dituangkan dalam bentuk fatwa MUI tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat.
Sesuai data, dibandingkan dengan kawasan Asia Tenggara, akses sanitasi Indonesia hanya lebih baik dari Timor Leste dan Kamboja. Hingga saat ini sekitar 72 juta orang Indonesia belum mempunyai akses air minum layak dan sekitar 96 juta orang belum mempunyai akses sanitasi yang layak.
Masalah sanitasi diperparah dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia yang buang air besar sembarangan, yaitu sekitar 31 juta orang.
Oleh karena itu, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 mencantumkan tersedianya akses air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada 2015 capaian akses air minum di Indonesia mencapai 70,97% dan sanitasi mencapai 62,14%.
