Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengingatkan agar pemutusan kontrak pemerintah dengan JP Morgan menjadi peringatan bahwa ada potensi gangguan sistem keuangan di masa datang.
Menurutnya, hasil riset JP Morgan tersebut kalau tidak dicermati berpotensi ke arah ekskalasi yang lebih besar dan luas. Dengan demikian pemerintah harus lebih waspada, ujarnya, Jumat (6/1/2017).
Tidak hanya itu, politisi Partai Gerindra tersebut juga meminta pemerintah memastikan bahwa JP Morgan Chase Bank tidak lagi menerima setoran penerimaan negara dari siapapun di seluruh cabang perushaan jasa keuangan itu.
Sebagi konsekuensi dari pemutusan kontrak, ujarnya, juga perlu dilakukan penyelesaian sesegera mungkin segala perhitungan atas hak dan kewajiban atas layanan yang diberikan JP Morgan Chase sebagai bank persepsi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka kepada publik atas hasil riset dan penilaian yang dilakukan JP Morgan menyusul keputusan pemerintah memutuskan hubungan kerjasama dengan perusahaan itu.
Menurutnya, penjelasan itu diperlukan untuk menghindari terjadinya disinformasi publik atas keputusan pemerintah mengingat keputusan itu terkait dengan peluang investasi dalam negeri.
“Untuk itu tetap diperlukan penjelasan yang lengkap dari pemerintah Indonesia terkait hal ini, juga rencana aksi nyata pemerintah untuk tetap menyakinkan investor. Terlebih lagi saat ini Indonesia sangat membutuhkan kontribusi Investor dalam penerbitan SBN untuk menutupi defisit APBN yang semakin melebar,” ujarnya.
Meski demikian, Marwan mengaku bisa memahami sikap pemerintah memutuskan kontrak tersebut.
Hanya saja, dia mengingatkan bahwa sikap reaktif pemerintah tersebut dapat memicu reaksi negatif dari para investor yang saat ini sedang dan akan masuk ke Indonesia. Pasalnya rekomendasi yang penurunan level investasi dari “overweight” menjadi “underweight” tersebut sangat merugikan Indonesia di mata investor, ujarnya.
Kementerian Keuangan memutuskan semua hubungan kemitraan dengan JP Morgan Chase Bank NA. Alasannya, riset yang dibuat bank asal Amerika Serikat (AS) tersebut dianggap mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
