Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meminta Kementerian Kesehatan untuk menjadi eksekutor untuk pengadaan obat lewat e-katalog dengan desentralisasi kewenangan.
Kepala LKPP Agus Prabowo meminta Menteri Kesehatan untuk menjadi eksekutor dari pengadaan obat lewat e-katalog, tetapi Kementerian Kesehatan mengaku masih belum siap.
“Kami minta e-katalog dilaksanakan bersama karena ke depan yang namanya e-katalog didesentralisasikan, jadi ada e-kataolog sektoral tapi semuanya ditayangkan secara nasional. Ke depannya, kami maunya Kementerian Kesehatan sendiri, tapi bu menteri bilang belum siap,” ujarnya kepada Bisnis.com pada Rabu (4/1/2016).
Selama ini memang Kementerian Kesehatan turut berperan, tetapi LKPP lebih dominan. Selain itu, dia menilai Kementerian Kesehatan adalah pembina dari rumah sakit dan industri farmasi, sehingga akan lebih memudahkan jika Kementerian Kesehatan yang langsung mengatur e-katalog.
Agus juga mengusulkan terkait jangka waktu penyangan, dia menilai jangka waktu dua tahun bisa lebih menguntungkan ketimbang ditayangkan dalam setahun saja. Namun, hal itu berisiko harga yang ditawarkan menjadi lebih tinggi.
Dengan demikian, dia meyakinkan bahwa tender obat tahun ini tidak akan gagal karena LKPP akan melakukan persiapan lebih awal yaitu tender mulai akhir Januari 2017.
“Pada 2015 ada gagal lelang, nah yang 2016 aman sampai bulan April. Supaya tidak gagal lagi, kami mau mempersiapkan dari awal, jadi akhir Januari kami persiapan tender,” ucapnya.
