Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyatakan pelaksanaan anggaran negara 2016 mencatatkan defisit yang terjaga di tingkat aman pada level 2,46% terhadap produk domestik bruto atau sebesar Rp307,7 triliun.
Pada sisi lain, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan 4,2%, kendati pertumbuhan penerimaan negara dari pajak nonmigas sebesar -4,9% apabila tak memasukkan pos penerimaan dari amnesti pajak.
Pada 2015, defisit anggaran mencapai 2,59% terhadap PDB atau Rp298,4 triliun, sedangkan pada 2012 hingga 2014 secara berturut-turut defisit anggaran sebesar 1,86%; 2,33%; dan 2,25%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci realisasi pendapatan negara dibandingkan dengan APBN Perubahan 2016 mencapai 86,9% atau Rp1.551,8 triliun dan realisasi sementara belanja negara mencapai 89,3 triliun atau Rp1.859,5 triliun.
Penerimaan pajak tumbuh 4,2% tersebut masih lebih rendah Rp33 triliun dari proyeksi shortfall Rp218 triliun. Jika dibandingkan dengan outlook penghematan, realisasi sementara penerimaan perpajakan mencapai Rp1.283, triliun atau 97,2%.
Penerimaan pajak nonmigas tercatat tumbuh 5,7% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Penerimaan pajak nonmigas tahun lalu realisasi sementaranya mencapai 81,1% terhadap APBN-P atau Rp1.069 triliun. Sementara itu, uang tebusan dari amnesti pajak berhasil menyumbang penerimaan Rp107 triliun.
Menkeu menjelaskan negatifnya pertumbuhan pajak yang tidak termasuk uang tebusan disebabkan masih lemahnya perekonomian dan terkontraksinya harga komoditas. Selain itu, adanya tekanan dari kebijakan pemerintah yang memutuskan mengubah pendapatan tidak kena pajak sebagai salah satu insentif perpajakan.
“Evaluasi penerimaan pajak ini memberi pesan kuat bahwa reformasi pajak menjadi sangat urgent sehingga kepastian pajak menjadi perlu,” katanya dalam konferensi pers Realisasi Sementara APBN 2016, di Jakarta, Selasa (3/1/2016).
Penerimaan bea dan cukai terpantau sebesar Rp178,7 triliun atau 97,2% terhadap APBN-P 2016. Penerimaan bea dan cukai itu sedikit menurun dibandingkan tahun lalu yang berhasil meraup hingga Rp179,6 triliun.
Realisasi cukai Rp143,5 triliun lebih rendah dari tahun lalu Rp144,6 triliun disebabkan oleh produksi rokok yang relatif stagnan, sementara bea masuk sedikit membaik di akhir tahun hingga secara total tercatat Rp32,2 triliun atau sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp31,2 triliun.
Pencapaian penerimaan bukan pajak mencapai Rp262,4 triliun atas Rp17,3 triliun di atas target APBN-P. Sri Mulyani mengatakan pencapaian itu didorong oleh realisasi lifting minyak dan gas yang melampaui target, peningkatan peran dividen BUMN, kinerja PNBP kementerian/lembaga yang lebih baik, dan peningkatan PNBP Badan Layanan Umum.
Terkait belanja negara, kementerian/lembaga mampu membelanjakan Rp677,6 triliun atau 88,3% terhadap pagu APBN –P 2016. Namun, apabila dibandingkan dengan outlook setelah penghematan (termasuk penghematan alamiah), kinerja penyerapan belanja k/l mencapai 100,8%. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 92%.
“Belanja kita masih mampu menjaga dan melindungi belanja prioritas pemerintah seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kami terus berikan pesan ke k/l bahwa persiapan harus dilakukan sedini dan seakurat mungkin,” ucapnya.
