Bisnis.com, Jakarta—Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas menyoroti perlunya koordinasi sinergi perencanaan dan pemantauan program kementerian/lembaga sehingga menghasilkan belanja pemerintah yang berkualitas.
Deputi Kementerian PPN/Bappenas Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Roni Dwi Susanto menuturkan masih ada beberapa k/l yang penyerapan anggaran dan pembangunan fisik lebih rendah dari 20% dari target yang di tetapkan oleh masing-masing k/l.
Bappenas mencatatkan laporan kinerja pemerintah pusat 2015 baru mencapai pencapaian kinerja sekitar 51,35% dari 284 indikator kerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
“Kami punya tugas review RPJMN, Pak menteri minta April selesai sehingga bisa tahu hasilnya melalui Menteri Keuangan, laporan kinerja pemerintah pusat, dari lampiran laoran keuangan pemerintah pusat, kemudian laporannya laporan kinerja diaudit oleh BPKP,” jelasnya, di Jakarta, Selasa (13/12/2016).
Hal itu disebabkan oleh belum ada keselarasan antara RPJMN dengan rencana strategis kementerian/lembaga dan laporan kinerja yang disusun. Selain itu, anggaran belum fokus pada pencapaian sasaran strategis, dan adanya kelemahan k/l dalam menetapkan indikator kerja utama.
Di sisi lain, kinerja kementerian/lembaga juga mengalami perbaikan pola penyerapan belanja dibandingkan tahun lalu kendati pada bulan terakhir masih menyisakan sekitar 21% untuk mencapai target 90% hingga akhir tahun.
“Dalam hanya sisa satu bulan masih harus menyerap 21% dari total Rp700-an triliun yang akan segera diserap. Fenomena itu masih muncul, penyerapan di akhir tahun,” katanya.
