Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah daerah semestinya memanfaatkan pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai instrumen untuk menarik investasi ke daerah.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan bahwa sewaktu dia menjabat sebagai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan pada 2005, pihaknya setuju bahwa pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) didelegasikan ke daerah supaya bisa dijadikan instrumen investasi oleh pemda. Hal itulah yang mendasari penyusunan regulasi tentang pajak dan retribusi daerah.
Meski demikian, menurutnya, setelah sekian lama, rupanya pemda kurang memanfaatkan dua instrumen tersebut dalam menjaring investasi. Karena itu, menurutnya, pemda harus melakukan berbagai kiat kreatif termasuk menyederhanakan perizinan di daerah untuk mendorong investasi.
“Pemda harus mengidentifikasi kegiatan investasi seperti apa saja yang perlu didiorong dan menggunakan instrumen pajak daerah ini. Misalkan kalau investasi di suatu bidang masuk, dengan nilai sekian dan menyerap tenaga kerja sekian, akan diberikan potongan pembayaran PBB,” ujarnya dalam acara anugerah Dana Rekca, Rabu (7/12/2016).
Dia mengatakan pemda tidak perlu memberikan insentif pajak pada banyak bidang investasi tetapi cukup memfokuskan pada beberapa bidang saja. Jika hal ini dilakukan, dia meyakini daerah tersebut pasti akan dilirik oleh para investor.
“Saya menyayangkan jika pemda tidak memanfaatkan hal ini. Pemda memang perlu merancang investasi apalagi kalau dirancang pada bidang yang tepat, pasti bisa menggerakkan perekonomian di daerah,” tambahnya.
Sebelumnya, dia mengatakan, para gubernur perlu melihat kembali berbagai aturan perizinan investasi di daerah.
“Apakah perizinan-perizinan di daerah itu sudah sederhana atau belum. Itulah yang menurut saya paling tidak harus selalu dilakukan oleh para pemimpin di daerah,” ujarnya.
Upaya ini, katanya, penting untuk dilakukan untuk mempermudah masuknya investasi di daerah yang bisa mendorong penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan perekonomian di daerah. Jika hal itu tidak dilakukan, maka para pemilik modal pasti akan mencari daerah lain yang memiliki perizinan paling sederhana.
Selain itu, Damrin juga meminta agar para kepala daerah menggiatkan pembangunan infrastruktur karena banyak memberikan manfaat bagi masyarakat mulai membantu akses mobilitas dan pertanian masyarakat dengan membangun jalan dan waduk, juga menjadi solusi penyerapan tenaga kerja.
“Indonesia saat ini sedang mengalami kekurangan infrastruktur sehingga tidak perlu risau kita akan kelebihan infrastruktur. Kalau kita bangun infrastruktur, efeknya bisa dirasakan oleh masyarakat sampai ke daerah pelosok, bukan hanya di daerah yang pertumbuhannya sudah tinggi,” tambahnya.
Menurutnya, agar suatu daerah bisa bertumbuh positif, perlu ada upaya untuk mendorong masuknya dana ke masyarakat sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Di tengah situasi sulit seperti saat ini, dana dari pemerintah melalui pembangunan infrastruktur diharapkan bisa menjadi lokomotif pertumbuhan di daerah.
Indonesia, katanya, saat ini tengah melakukan upaya agar tidak terseret dalam arus pelemahan perekonomian global. Karena itu, langkah yang dilakuakn oleh pemerintah pusat perlu diselaraskan dan diikuti oleh pemerintah daerah.
