Bisnis.com, JAKARTA – Guna mengatasi masalah logistik pangan, pemerintah diimbau menyusun rantai pasokan sesuai jenis komoditas serta meningkatkan investasi untuk membangun cold chain guna menyimpan produk pangan tetap awet.
Setijadi, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) mengatakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan efisiensi biaya logistik pangan adalah dengan penggunaan cold chain system yang harus diterapkan secara simultan pada rantai pasokan.
“Pemerintah perlu melakukan pengembangan fasilitas cold chain untuk mengurangi tingkat kerusakan beberapa komoditas di berbagai wilayah di Indonesia,” tutur Setijadi dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com, Selasa (29/11/2016).
Dia menyebut beberapa rekomendasi dari SCI kepada pemerintah untuk membenahi masalah logistik pangan.
Pertama, pemerintah harus memetakan rantai pasokan dan saluran distribusi pangan dari tingkat produksi hingga tingkat konsumsi atau end-to-end supply.
Kedua, pemerintah harus menyiapkan infrastruktur logistik berbasis komoditas.
Ketiga, pemerintah juga harus mengembangkan infrastruktur cold chain termasuk pengembangan gudang berpendingin atau cold storage. Serta penyediaan plugging reefer di simpul-simpul distribusi dan transportasi seperti pelabuhan, dan terminal bongkar muat.
Keempat, pemerintah harus merevitalisasi prasarana pengelolaan komoditas seperti sub terminal agro (STA) di sentra-sentra produksi pertanian dan pusat produksi atau pengumpulan ikan di sentra produksi perikanan.
Kelima, pemerintah harus meningkatkan kemampuan dan jaringan penyedia jasa logistik pangan.
Keenam, pemerintah perlu membangun sistem pergudangan dan sentar pemasaran untuk memudahkan rantai end-to-end supply.
Ketujuh, pemerintah diminta mengembangkan sinergi antar kementerian dan lembaga serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan logistik pangan dari desa ke kota.
Terakhir, usulan ke delapan adalah pemerintah perlu memantau dan mengawasi rantai pasok pada tahap produksi, distribusi, dan pemasaran, mencakup ketersediaan pasokan dan harga dengan mengembangkan sistem informasi komoditas secara nasional.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui logistik pangan di Indonesia masih harus dibenahi.
Dia menyebut tingkat ketersediaan bahan pangan kerap kali berkurang dan membuat biaya permintaan menjadi lebih mahal. Kelangkaan bahan pangan diakibarkan oleh buruknya rantai pasokan dari pusat produksi menuju pasar hingga berakhir ke konsumen.
"Petani kita itu menaruh hasil panennya tiga tingkat di mobil pick-up. Ada pakai lumpur dan segala macam. Kemudian, ada orang yang tidur di atasnya. Kacang panjang ditidurin, ya bonyok," terang Menko Darmin.
Senada, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Franky O Widjaja juga menegaskan buruknya kondisi pangan saat pengiriman.
Selama ini tingkat kerusakan pangan diakui sangat tinggi karena sifat komoditas yang mudah rusak atau perishable. Kerusakan terjadi baik dalam penanganan saat panen, pasca panen, saat penyimpanan di sentra pertanian, transportasi, dan penyimpanan di sentra pemasaran.
Tingkat kerusakan komoditas pertanian sekitar 30%--40% sehingga berdampak pada ketersediaan dan harga pangan. Oleh sebab itu, dia mengimbau pentingnya peningkatan jumlah investasi di bidang logistik logistik khususnya untuk gudang pendingin alias cold storage.
Penanganan logistik pangan perlu dilakukan sesuai dengan karakteristik komoditasnya. Salah satu kementerian dan lembaga teknis yang sudah melakukan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengembangkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).
