Bisnis.com, JAKARTA--Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyatakan dengan terbitnya beleid mengenai availibilty payment (AP) atau pembayaran berdasarkan ketersediaan layanan di bawah mendagri dapat memberikan layanan publik atas ketersediaan infrastruktur sekaligus dapat menekan beban fiskal dari sektor pemerintah.
Ketua Tim Implementasi KPPIP Wahyu Utomo menyatakan permendagri tersebut akan menjadi payung hukum yang kuat untuk mendorong salah satu proyek prioritas, khususnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat yang selama ini telah direncanakan berskema KPBU. Namun belum lama ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) justru memutuskan mengerjakan proyek itu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Dia melanjutkan telah meminta waktu kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dalam menyusun data terkait KPBU berskema AP untuk membandingkan proyek itu secara apple to apple dengan skema APBN. Adapun permendagri tersebut telah diterbitkan dan tengah menunggu penomoran.
“Kami sudah chek sama biro hukum Permendagri, sudah terbit. Namun ini masih dalam proses penomoran. Dengan terbitnya AP itu SPAM Semarang Barat memang memerlukannya,” katanya kepada Bisnis akhir pekan lalu
Skema Availibility Payment dinilai tepat untuk diimplementasikan pada infrastruktur pada infrastruktur ekonomi yang mempunyai level kelayakan rendah, misalnya pelabuhan penangkapan ikan dan sarananya, pelabuhan penyeberangan, jalan tol yang masih sedikit trafik volumenya, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan sewerage system.
