Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta teliti dalam menyusun rancangan double track menindaklanjuti rencana revitalisasi kereta api Jakarta-Surabaya berkecepatan 150 kilometer per jam sebelum membahas peluang skema pembayaran atas kerja sama tersebut.
Pengajar Transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengimbau pemerintah untuk lebih teliti dalam melakukan feasibility studies untuk merevitalisasi jalur utara kereta api Jakarta-Surabaya.
“Kalau menggunakan jalur eksisting, ada kendala perlintasan tidak sebidang, tidak aman untuk perjalanan KA,” tutur Djoko kepada Bisnis, Minggu (13/11/2016).
Menurutnya, kecelakaan lalu lintas kereta api sering terjadi di perlintasan sebidang jalan raya,, termasuk perlintasan sebidang di kawasan pemukiman.
“Kecelakaan lalu lintas sering terjadi di perlintasan sebidang, pengguna jalan raya sering tidak tertib. Belum lagi perlintasan sebidang liar, banyak terdapat di perdesaan,” jelasnya.
Dia menyarankan pemerintah untuk serius mengutamakan keselamatan penumpang kereta api maupun penumpang di sekitar jalur kereta api di jalur utara Pulau Jawa. Dia menuturkan, ruang milik jalan rel harus bebas gangguan.
Saat ini dia mengapresiasi peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mensterilisasi kawasan stasiun. “Saat ini setidaknya sudah ada perkembangan dibandingkan lima tahun lalu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan revitalisasi kereta api Jakarta-Surabaya berkecepatan 150 kilometer per jak bisa rampung 2019. Dia menyatakan revitalisasi jalur kereta api Jakarta-Surabaya akan memulai feasibility studies tahun depan antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan Jepang.
"Sekitar enam bulan, karena ada tikungan yang terlalu tajam yang perlu diluruskan," ujar Luhut di Gedung BPPT, Jumat (11/11) lalu.
