Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hipmi Dukung Kebijakan Pembangunan Tak Jakarta Sentris

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendorong kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak lagi memakai paradigma Jakarta-sentris dalam rangka menurunkan beban biaya logistik nasional.
Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia/Dokumentasi
Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia/Dokumentasi

Bisnis.com, JAKARTA -  Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendorong kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak lagi memakai paradigma Jakarta-sentris dalam rangka menurunkan beban biaya logistik nasional.

"Logistik akan membaik bila konsumsi merata dan tak JBJB (Jakarta Jabar-Jakarta Banten) sentris," kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Hipmi Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (10/11/2016).

Menurut dia, arus logistik akan berjalan seiring dengan tingkat konsumsi namun pada saat ini sekitar 60 persen tingkat besaran konsumsi masih terkonsentrasi di Jakarta dan sekitar.

Dengan demikian, lanjutnya, hal tersebut juga perlu diratakan ke daerah-daerah lainnya.

Ketum Hipmi juga menyatakan prihatinnya atas melorotnya kinerja kelogistikan nasional berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) 2016 dari Bank Dunia yang menyebutkan posisi Indonesia melorot hingga sepuluh level, tepatnya ke peringkat 63 dari peringkat 53 pada tahun sebelumnya.

Bahlil mengingatkan di level ASEAN, Indonesia masih tertinggal dari negara seperti Singapura (5), Malaysia (32), dan Thailand (45).

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pola pembangunan pemerintah sekarang adalah industri sentris sehingga digencarkan berbagai program telekomunikasi untuk mendukungnya seperti "Palapa Ring Project".

"Pola pembangunan pemerintah saat ini berubah dari Jakarta atau Jawa sentris menjadi industri sentris. Saat ini 514 kabupaten kota diseluruh Indonesia baru 400 kabupaten kota yang terhubung dengan 'broadband' atau internet kecepatan tinggi," kata Rudiantara.

Menurut dia, sejumlah daerah yang tidak visibel secara keuangan seperti Talaud dan Natuna masih belum bisa menikmati akses broadband tersebut.

Untuk itu, Menkominfo yang membahas hal ini dalam Diklatnas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada 10 Oktober 2016 itu menyatakan, pemerintah menargetkan tahun 2019 seluruh wilayah Indonesia sudah terhubung broadband caranya dengan Palapa Ring Project.

Dia menjabarkan, program itu terdiri atas tiga paket yakni, Paket Tengah yang menjangkau wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara, hingga kepulauan Sangihe Talaud. Sementara Paket Barat mengcakup Riau sampai Natuna, serta Paket Timur yang berfokus pada Papua.

Untuk mendorong percepatan pembangunan jaringann komunikasi, Menkominfo bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Setiap PUPR membangun jalan di ibu kota kabupaten di Papua, disebelahnya kominfo akan membangun dua kavling untuk fiber optik," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Martin Sihombing
Sumber : ANTARA

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper