Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Presiden Jokowi Instruksikan BUMN Tol Sekuritisasi, Ini Alasannya

Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor Infrastruktur, terutama jalan Tol agar melakukan sekuritisasi proyek atau pengalihan pendapatan yang diperoleh badan usaha untuk dijual kepada swasta.
Presiden Jokowi/Bisnis-Rahman
Presiden Jokowi/Bisnis-Rahman

Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor Infrastruktur, terutama jalan Tol agar melakukan sekuritasisi proyek  atau pengalihan pendapatan yang diperoleh badan usaha untuk dijual kepada swasta. 

Kepala negara menegaskan tugas utama dari Badan Usaha Milik Negara semata-mata untuk melakukan pembangunan infrastruktur secara masif, dan bukannya ikut serta dalam kepemilikan tol. Terutama mengingat kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 2019 mencapai Rp5.500 triliun namun negara hanya sanggup memenuhi Rp1.500 triliun. Dengan demikian ujarnya masih ada kekosongan 75% yang dapat diisi oleh swasta

"Saya sudah sampaikan ke Jasa Marga, Wika, Waskita yang memiliki jalan tol, tugasmu membangun jalan tol sebanyak-banyaknya, bukan memiliki jalan to. Sehingga kalau sudah jadi ya dilepas, supaya dapat modal lagi membangun di tempat yang lain," ujar Jokowi dalam Indonesia Infrastructure Week, Jakarta, Rabu (9/11/2016)

Menurut Jokowi, sekuritisasi proyek yang telah dibangun BUMN infrastruktur menjadi salah satu skema dalam mempercepat ketertinggalan pemerintah dalam sektor pembangunan, terutama untuk proyekyang masuk dalam kategori brownfield. Proyek brownfield adalah proyek yang sudah selesai, tidak ada risiko konstruksi sehingga cashflow lebih pasti. Sehingga ujarnya swasta akan lebih tertarik masuk dibandingkan proyek greenfield.n

Proyek greenfield yakni proyek baru yang akan dimulai sehingga masih ada risiko konstruksi tetapi berpeluang mendapatkan return yang lebih baik. 

Selain itu mantan gubernur DKI Jakarta ini juga menyebutkan bahwa pemerintah menyiapkan skema konsesi bagi beberapa pembangunan infrastrukturl ain seperti pelabuhan, bandara.

“Dengan skema konsesi silakan yang mau masuk baik berupa pelabuhan, airport, silakan skema ini harus terus dikembangkan. Beberapa pelabuhan sudah dilepaskan kemenhub, kalau swasta mau bergabung dengan Pelindo silahkakan, mau sendiri juga silahkan selama aturan memungkinkan,”imbuhnya.

Lebih jauh, presiden pun menegaskan komitmen kuatnya dalam agenda pembangunan infrastruktur. Beberapa kebijikan yang diputuskan seperti pemotongan anggaran khususnya perjalanan dinas supaya dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.

“Banyak anggaran yang sudah kami potong karena tidak masuk akal, misalnya dari 43 dipotong 24 nyatanya juga gak ada apa2. Yangg rapat masih bisa tetap rapat, yang perjalanan juga masih bisa tetapperjalanan. Uangnya dilarikan ke infra, “ tandasnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengatakan telah melakukan komunikasi dengan PT Jasa Marga Tbk dan PT Waskita Karya Tbk. Menurutnya, Jasa Marga teah memiliki rencana untuk melepaskan kepemilikan saham di ruas tol yang kepemilikannya tidak dominan.

“Waskita juga sekarang dia sudah punya 100 KM konsesi tapi share yang minimum atau yang tidak semua dominan di Waskita itu yang akan dilepas.  Jadi sudah ada beberapa opsi yang akan dilepas,” ujar Basoeki 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper