Pemerintah Operasikan Bursa Kerja Online Terintegrasi di 496 Kabupaten

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan telah mengoperasikan Bursa Kerja Online (BKOL) yang terintegrasi di 496 kabupaten/kota di 34 provinsi untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran.

"BKOL ini menyediakan informasi pasar kerja yang lengkap serta memfasilitasi proses hubungan langsung antara pencari dan pemberi kerja dengan memanfaatkan teknologi internet," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri saat menjadi pembicara dalam konferensi international "Transformation in Work : Creating Job Rich Economies in The 21stCentury" yang digelar JustJobs Network di Berlin, Jerman, Selasa (18/10/2016) waktu setempat.

Dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Rabu Menaker mengatakan BKOL memiliki nilai penting dan strategis untuk mempercepat proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja secara praktis, efisien dan efektif.

Sistem yang terintegrasi dalam BKOL itu berisi data pencari kerja, lowongan pekerjaan, kesempatan pelatihan, bursa kerja dan penciptaan lapangan kerja termasuk kesempatan kerja bagi disabilitas.

Sistem itu mendukung analisis pasar tenaga kerja yang akurat sehingga informasi ketersediaan tenaga kerja dapat sesuai tuntutan pasar tenaga kerja domestik dan internasional.

Para pencari kerja dan perusahaan bisa mengakses laman http://infokerja.naker.go.id/ untuk mencari daftar lowongan pekerjaan yang tersedia atau membuka situs BKOL di wilayahnya masing-masing.

"Pemerintah Indonesia menyakini informasi pasar kerja yang kuat, efektif dan inklusif menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan mendukung terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," kata Hanif.

Pemerintah Indonesia optimistis dapat terus menurunkan angka pengangguran secara bertahap.

Menaker membeberkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai pemerintah dalam bidang perekonomian dan ketenagakerjaan antara lain Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dalam tiga tahun terakhir.

Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,18 persen yang berarti meningkat dari dua tahun sebelumnya secara berturut-turut yaitu 4,67 persen pada tahun 2015 dan 3,78 persen pada tahun 2014.

"Keberhasilan ini tentunya didukung dengan turunnya angka pengangguran. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2016, jumlah pengangguran sebanyak 7.020.000, atau turun dari tahun sebelumnya yaitu 7.450.000," kata Hanif.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan penciptaan 10 juta lapangan pekerjaan selama lima tahun dan dalam tiga tahun terakhir telah melampaui target.

"Pada tahun 2014 kita beruapaya keras dan berhasil menciptakan 2,7 juta lapangan kerja lebih, kemudian diikuti oleh 2,9 juta pada tahun 2015 dan sekarang tahun ini kami telah mencapai 2,2 juta," kata Hanif Untuk mempercepat penurunan pengangguran, Hanif mengatakan pemerintah Indonesia menempatkan prioritas kebijakan yang lebih tinggi untuk investasi dan perluasan proyek infrastruktur di seluruh Indonesia termasuk bandara, kereta api, pelabuhan dan jalan tol dan pembangkit listrik.

Semua proyek itu diharapkan berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang tersebar luas di tahun-tahun mendatang.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga memiliki program pemagangan yang bertujuan untuk menyiapkan para tenaga kerja, terutama kaum muda, untuk mendapatkan pengalaman kerja serta peningkatan keterampilan.

"Dalam melaksanakan program ini, pemerintah telah bekerja sama dengan 2.000 perusahaan di Indonesia di mana setiap perusahaan memberikan kesempatan kepada 100 peserta untuk mengikuti program pemagangan," kata Hanif.

Pemerintah Indonesia juga mengembangkan program kewirausahaan yang mencakup pelatihan kewirausahaan sekaligus modal dan akses ke pasar untuk pengembangan usaha mereka.

Program itu juga mencakup kelompok-kelompok lain yang rentan, seperti lansia, orang cacat, dan wanita yang dianggap sulit dalam mendapatkan kesempatan kerja di pasar tenaga kerja.