Bisnis.com, JAKARTA - Komisi XI DPR menyetujui penganggaran penyertaan modal negara bagi badan usaha milik negaradi bawah Kementerian Keuangan dan lembaga lainnya pada 2017 dengan total Rp47,15 triliun.
Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng merinci pagu alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp2 triliun, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Rp1 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp1 triliun, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Rp3,2 triliun, BLU Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan Rp9,7 triliun, dan BLU Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Rp500 miliar.
Selain itu, ada juga PMN untuk BLU Lembaga Pengembangan Pendidikan Nasional Rp2,5 triliun, BLU Lembaga Manajemen Aset Negara Rp21,65 triliun, BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Rp500 miliar, Cadangan Pembiayaan BPJS Kesehatan Rp3,6 triliun, dan Cadangan Pembiayaan Pusat Investasi Pemerintah Rp1,5 triliun.
"Dengan catatan bahwa pencairan harus dibahas lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan dari komisi XI dan persetujuan masuk dalam UU APBN 2017," katanya, di Gedung DPR, Selasa (18/10/2016).
Selain itu, Komisi XI DPR juga menyetujui pencairan dana talangan masyarakat terdampak lumpur Sidoarjo senilai Rp54,3 miliar pada tahun ini.
.jpg?w=300&h=221)
