Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah kota Semarang mulai menyiapkan lahan bagi pengerjaaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat setelah pemerintah pusat memutuskan bahwa proyek itu akan dilakukan menggunakan APBN ketimbang menjadi proyek Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo menyatakan proyek tersebut tengah menunggu tuntasnya pembebasan lahan yang dijanjikan oleh pemerintah kota Semarang.
Sri menuturkan dengan skema tersebut, nilai investasi proyek senilai Rp1,1 triliun akan terbagi menjadi tiga porsi pendanaan, yakni APBN, APBD, serta PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.
“Kita tinggal nunggu kesiapan tanahnya. Kami minta secepatnya. Kalau nggak bisa tahun depan ya kita mulai 2018. Tanah agak ribet soalnya,” katanya Senin (10/10)
Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merekomendasikan skema pendanaan dengan APBN sepenuhnya untuk membiayai proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat
Sri mengatakan semula proyek tersebut dirancang dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), namun sempat terhambat lantaran utang PDAM yang belum lunas. Namun setelah restrukturisasi utang PDAM dilakukan, pemerintah sepakat untuk melakukan pendanaan dengan APBN sepenuhnya.
Menteri Basoeki menilai pembiayaan melalui APBN sepenuhnya lebih efektif ketimbang menggunakan KPBU. Pasalnya, pihaknya meragukan ketertarikan badan usaha terhadap proyek SPAM tersebut.
“Dulu Pak Wapres ingin APBN karena investasinya hanya Rp800 miliar, padahal APBN sendiri Rp500 miliar, investor cuma Rp300 miliar, apa ada yang mau? Saya sudah lapor ke Pak Darmin [Menko Perekonomian] bahwa itu sudah diputuskan APBN. Saya sudah mengirim surat,” ujarnya.
Rencananya proyek ini akan menggunakan air dari Bendungan Jatibarang untuk mengatasi masalah kurangnya penyediaan air baku dan krisis air bersih kota Semarangyang selama ini mengandalkan penyediaan dari Kabupaten Kudus, serta mengurangi tingkat penggunaan air tanah. Adapun pelayannya mencakup 60.000 keluarga di 31 kelurahan yang belum memiliki akses jaringan SPAM dalam wilayah Semarang Barat, Tugu, dan Ngaliyan.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memasukkan proyek SPAM Semarang Barat ke dalam daftar 30 Proyek Prioritas Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) 2016 menggunakan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) pada Januari 2016. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla membatalkan proyek SPAM Umbulan sebagai KPBU pada periode Februari atau Maret 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
