Bisnis.com, JAKARTA— Pelelangan salah satu Proyek Strategis Nasional SPAM Semarang Barat telah dibatalkan awal tahun ini dikarenakan PDAM yang ditunjuk masih memiliki tanggungan hutang senilai Rp300 miliar. Dengan pembatalan lelang, muncul usulan baru untuk menjadikan proyek ini berskemaAvailability Payment (AP)
Menurut sekretaris Dijen Cipta Karya Kementerian PUPR Rina Agustina usulan tersebut diajukan oleh IIF bersama Bappenas dengan pertimbangan supaya investor lebih merasa yakin dalam bekerja sama.
“Kelayakan aja, PDAM-nya masih hutang, swsata kurang yakin dengan keuangan yang belum kondusif, maka pemerintah tanggung jawab yang mencicil. Jadi, swasta bisa lebih pede mau kerja sama, jarnya kepada Bisnis Rabu (11/5)
Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian PUPR, Mochammad Natsir mengatakan dengan skema ini investor bisa melakukan investasi terlebih dahulu sementara pembayaran dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara mencicil melalui APBD.
Namun sayangnya menurut Natsir legalitas peraturan mengenai skema AP ini masih belum lengkap. Sebelumnya AP ini telah diatur dalam Peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK. 08/2015 mengenai pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
Akan tetapi mekanisme yang mengatur kemampuan daerah dalam mengalokasikan APBD tersebut belum ada. Kewenangan pembuatan payung hukum itu menurutnya ada pada kementerian dalam negeri.
Natsir juga menambahkan belum adanya pengaturan mengenai pendapatan yang diperoleh PDAM dari proyek ini semestinya masuk ke dalam APB, sehingga bisa dipergunakan pemda untuk pembayaran kembali.
“Harus ada link-nya jangan sampai pemda membayar terus melalui APBD sedangkan PDAM menerima duit-nya saja. Jadinya pendapatan masuknya jadi keuntungan semua, nanti kemampuan pemda membayar dari mana,” ujarnya.
Selain itu ujarnya deatil design juga tengah ditinjau kembali berdasarkan usulan dari PDAM setempat. Hal itu terkait denganmeningkatkan ketinggianintake air baku. Menurutnya dengan hal itu kebutuhan investasi pembangunan SPAM Semarang Barat yang semula ditaksir sebesar Rp824 miliar akan meningkat namun operational cost akan berkurang.
Proyek tersebut, awalnya direncanakan menggunakan skema kerja sama business to government atau kerja sama pemerintah swasta (KPS). Pemerintah dalam hal ini badan usaha milik negara (BUMN) atau milik daerah (BUMD). Namun, pemerintah tengah mengkaji kembali rencana KPS ini.
SPAM Semarang Barat rencananya akan disalurkan pada 60.000 rumah tangga di wilayah tersebut. Adapun, sumber air berasal dari Waduk Jatibarang. Pembangunan proyek SPAM ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai target 100-0-100, yakni 100% akses aman air minum, 0% kawasan pemukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak. Subekti mengatakan, target ini harus dicapai akhir tahun 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
